Stockpile Terpadu Merugi , Program Gagal Pemkab Lumajang Ataukah Perumda Semeru   

Harianmerdekapost.com Lumajang Jatim – Tutupnya Stockpile terpadu pada bulan November 2023. Menuai banyak sorotan dan pertanyaan oleh warga Lumajang, pasalnya program Pemerintah Daerah yang di gadang gadang mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq, sebagai salah satu program mengatasi carut marut permasalahan pasir di Lumajang dan salah satu cara untuk meningkatkan PAD dari sektor minerba Non logam khususnya galian C, Diharapakan sukses dan inovatif namun pada kenyataanya berbanding terbalik, Sebagian masyarakat menyebut program gagal total dan berpotensi ada kerugian uang Negara

Beberapa pertanggung jawaban atas perencanaan awal program Terminal pasir sampai saat ini belum ada rilis dari pihak terkait , potensi kerugian Stockpile terpadu belum ada yang bisa mempertanggung jawabkan nya, antara pemerintah daerah Kabupaten lumajang sebagai perencana program atau Perumda Semeru sebagai penerima penugasan pengelolaan .

Biaya pembangunan sarana dan prasarana Stockpile terpadu mulai dari pengerasan jalan, lampu penerangan , Drainase , toilet , Tembok permanen serta pengurusan ijin AMDAL Lalin, Ijin angkut jual dan UKL UPL, yang bersumber dari penyertaan modal dari APBD Lumajang tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 1 .000.000.000. ( satu miliar rupiah ), ditambah anggaran dari kas Perumda semeru. Sarana dan prasarana sampai saat ini terbengkalai di lahan bekas Stockpile dan Perijinan yang tidak terpakai.

Sementara itu Sekretaris daerah kabupaten Lumajang Agus Triyono, saat di konfirmasi harian merdeka post.com.Kamis,(28/12/2023) terkait usulan program Stockpile terpadu milik pemerintah daerah atau kah Perumda Semeru secara perencanaan awal dan kajiannya mengatakan, bahwa Stockpile terpadu merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang aneka ragam usaha termasuk Stockpile terpadu, untuk lebih jauh di arahkan konfirmasi kepada perumda Semeru sebagai pengelola.

,” Tentu direktur sebelumnya yang tahu asal muasal usaha Stockpile, awal ya sudah didiskusikan bersama OPD terkait, termasuk awal awal saya ajak perumda diskusi dengan inspektorat, Sekali lagi saya jelaskan bahwa Stockpile terpadu adalah bagian dari usaha perumda semeru”, ungkapnya

Sisi lain direktur Perumda Semeru Bahrul Wahid, saat di konfirmasi harian merdeka post. Com. Via telepon seluler terkait pertanggung jawaban dan adanya potensi kerugian perusahaan yang di pimpinnya Menerangkan bahwa belum bisa memberikan jawaban potensi kerugian perusahaanya karena masih menunggu jawaban pemerintah daerah terkait pengunduran dirinya sebagai penerima penugasan pengelolaan Stockpile terpadu

,” kami masih menunggu jawaban pengunduran diri Perumda Semeru atas penugasan pengelolaan Stockpile terpadu dari pemerintah Daerah kabupaten Lumajang, sekali lagi saya tegaskan kami masih menunggu, ” singkatnya ( AN).