Pedoman Media Siber

oleh

Media siber memiliki karakter khusus sehingga
memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional,
memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah
hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia
juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi,
dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya
dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya
sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik
Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media
siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

  1. Media Siber adalah
    segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan
    jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan
    Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Isi Buatan Pengguna
    (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan
    oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video
    dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog,
    forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

  1. Pada prinsipnya
    setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita yang dapat
    merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi
    prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam
    butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

    1. Berita benar-benar
      mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    1. Sumber berita yang
      pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan
      kompeten;
    1. Subyek berita yang
      harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat
      diwawancarai;
    1. Media memberikan
      penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi
      lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada
      bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf
      miring.
  4. Setelah memuat
    berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan
    setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita
    pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

  1. Media siber wajib
    mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak
    bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik
    Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

    1. Media siber
      mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan
      proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi
      Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
    1. Dalam registrasi
      tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa
      Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
    1. Tidak memuat isi bohong,
      fitnah, sadis dan cabul;
    1. Tidak memuat isi
      yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan
      antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
    1. Tidak memuat isi
      diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak
      merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat
      jasmani.

      1. Media siber
        memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang
        bertentangan dengan butir (c).
      1. Media siber wajib
        menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar
        ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang
        dengan mudah dapat diakses pengguna.
      1. Media siber wajib
        menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan
        Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin
        secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
      1. Media siber yang
        telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani
        tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar
        ketentuan pada butir (c).
      1. Media siber
        bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil
        tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

  1. Ralat, koreksi, dan
    hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman
    Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan
    atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang
    diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita
    ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi,
    dan atau hak jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita
    media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
  5. Tanggung jawab
    media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media
    siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
  6. Koreksi berita yang
    dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain
    yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
  7. Media yang
    menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas
    berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita
    tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang
    tidak dikoreksinya itu.
  8. Sesuai dengan
    Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi
    sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

  1. Berita yang sudah
    dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar
    redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman
    traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan
    Dewan Pers.
  2. Media siber lain
    wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita
    wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

  1. Media siber wajib
    membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
  2. Setiap
    berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib
    mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata
    lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya
secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media
Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3
Februari 2012).