Kode Etik Jurnalistik

oleh

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers
adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana
masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi
kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan
kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan
bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan
peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut
profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi
hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan
landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga
kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar
itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik :

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

  1. Independen
    berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa
    campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik
    perusahaan pers.
  2. Akurat
    berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c.
    Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad
    buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan
    kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang
profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah:

  1. menunjukkan
    identitas diri kepada narasumber;
  2. menghormati hak privasi;
  3. tidak menyuap;
  4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas
    sumbernya;
  5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau
    penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan
    ditampilkan secara berimbang;
  6. menghormati pengalaman traumatik narasumber
    dalam penyajian gambar, foto, suara;
  7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan
    hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
  8. penggunaan
    cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi
    bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi,
memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

  1. Menguji
    informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
    b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing
    pihak secara proporsional.
  2. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi
    wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa
    interpretasi wartawan atas fakta.
  3. Asas
    praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong,
fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

  1. Bohong
    berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang
    tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang
    dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
  3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas
    kasihan.
  4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara
    erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk
    membangkitkan nafsu birahi.
  5. Dalam
    penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan
    gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan
identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang
menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

  1. Identitas
    adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan
    orang lain untuk melacak.
  2. Anak
    adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi
dan tidak menerima suap.

Penafsiran

  1. Menyalahgunakan
    profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi
    yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan
    umum.
  2. Suap
    adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain
    yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk
melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off
the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

  1. Hak tolak
    adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi
    keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau
    penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala
    informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa
    menyebutkan narasumbernya.
  4. Off the
    record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh
    disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau
menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang
atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa
serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau
cacat jasmani.

Penafsiran

  1. Prasangka
    adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara
    jelas.
  2. Diskriminasi
    adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber
tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

  1. Menghormati
    hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
  2. Kehidupan
    pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang
    terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat,
dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan
maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

  1. Segera
    berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada
    teguran dari pihak luar.
  2. Permintaan
    maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak
koreksi secara proporsional.

Penafsiran

  1. Hak jawab
    adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau
    sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk
    membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya
    maupun tentang orang lain.
  3. Proporsional
    berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers
melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan
Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik
Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)