Harianmerdekapost.com Manokwari Papua Barat – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat menggelar Forum Konsultasi Publik dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD).
RAD merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 2023-2026.
Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek, Senin (23/10/2023) menerangkan SDGs adalah suatu komitmen mendunia mengenai keseimbangan pengelolaan pemerintahan, kemasyarakatan dan lingkungan yang berkelanjutan.
Dikatakan Dance Sangkek, tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan secara global itu diterapkan pula di Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022.
RAD yang disusun harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Sehingga menjadi satu-kesatuan dalam memperkuat konsepsi pembangunan kita di daerah untuk keberlanjutan,” ungkapnya.
Adapun Forum Konsultasi Publik itu digelar untuk menyusun dokumen RAD yang didukung mitra pembangunan daerah seperti USAID dan Infid serta Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas.
Dance Sangkek memastikan dokumen RAD sudah siap dan Forum Konsultasi Publik itu merupakan wadah untuk membedahnya.
Adapun Papua Barat diklaimnya menjadi salah satu provinsi tercepat yang menyiapkan dokumen RAD untuk SDGs.
Sebab di pekan sebelumnya, baru saja diadakan Sosialisasi mengenai RAD untuk SDGs.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama Papua Barat, Abdul Latief Suaeri menambahkan SDGs menekankan empat pilar pembangunan.
Keempatnya ialah ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan hukum-tata kelola pemerintahan.
Persoalan degradasi lingkungan, contoh Abdul Latief Suaeri lebih banyak disebabkan kebijakan.
Dengan RAD SDGs, pemerintah dinilai memiliki kebijakan yang bisa menghasilkan keseimbangan dalam pembangunan.
“Sehingga produksi ekonomi bisa berkelanjutan. Bukan hari ini produksi, besoknya tidak ada lagi yang bisa diproduksi,” pungkas Abdul Latief Suaeri.(Amatus Rahakbauw/K).
