Harianmerdekapostc.com – Sumenep, Madura Jawa Timur – Bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar sosialisasi hasil akhir penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029.
Acara yang berlangsung di ruang rapat Trunojoyo lantai II Kantor Bappeda Sumenep tersebut bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terkait permasalahan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, sekaligus mendorong sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait dalam mengentaskan angka kemiskinan.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, STP, M.Si, IPU., menjelaskan bahwa dokumen RPKD merupakan bentuk komitmen pemkab Sumenep dalam menjawab tantangan kemiskinan melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan.
“Lewat RKPD ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat Sumenep dalam lima tahun mendatang,” ujarnya, Jumat (24/1/2025).
Dikatakan oleh Arif, RPKD ini dirancang sebagai strategi yang sistematis, terencana, dan melibatkan lintas sektor untuk menjawab tantangan kemiskinan di Sumenep yang bersifat kompleks dan multidimensi.
Menurutnya, dokumen RKPD tersebut nantinya akan digunakan menjadi landasan kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan.
Oleh sebab itu, Pria murah senyum tersebut berharap adanya sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan yang dilakukan berdasarkan dokumen RPKD ini benar-benar terarah dan berdampak signifikan,” tambahnya.
Arif megungkapkan , Dalam penyampaian strategi penanggulangan ada empat prioritas utama yang menjadi fokus: peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas hidup layak, jaminan sosial, dan skenario ketenagakerjaan.
“Penentuan prioritas ini didasarkan pada nilai determinan tertinggi yang paling memengaruhi tingkat kemiskinan di Sumenep,” jelasnya.
Disamping itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan RPKD telah melalui berbagai tahapan, termasuk desk bersama tim dari Universitas Brawijaya.
Hal ini dilakukan untuk memastikan data dan informasi yang dihasilkan akurat serta dapat digunakan sebagai pijakan dalam penentuan prioritas kebijakan.
“Dengan perencanaan yang sistematis dan terpadu, kami optimistis penanggulangan kemiskinan di Sumenep dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*\Nri)