Manokwari,HarianMerdekaPost.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, secara resmi mengukuhkan Eko Hery Winarno sebagai Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Auditorium PPK Arfai Perkantoran, Manokwari, pada Selasa (15/4/2025).
Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan BPKP Nomor: KP.01.03/KEP-94/K/SU/2025 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP.
“Saya percaya saudara Eko Hery Winarno mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat,” ujar Lakotani dalam Berbagainya.
Ia menambahkan, pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam rangka regenerasi dan kebutuhan organisasi untuk mengoptimalkan kinerja lembaga, termasuk dalam pengawasan dan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur menyampaikan harapannya agar di bawah kepemimpinan Eko Hery Winarno, BPKP dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, serta manajemen risiko. Termasuk juga pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat provinsi dan kabupaten.
Ia menegaskan, Papua Barat kini tengah fokus mendukung percepatan pembangunan menuju “Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”, sejalan dengan agenda RPJMN 2025–2029. Program prioritas meliputi penyediaan air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Negara dan Pembangunan (PIP) Bidang Polhukam dan PMK, Iwan Faufiq Purwanto, mengungkapkan bahwa Eko Hery Winarno sebelumnya telah menjabat sebagai pelaksana tugas selama tiga bulan.
“Kami memiliki kebijakan untuk memberikan penugasan awal sebagai pelaksana sebelum resmi menjabat, sehingga Eko juga sudah aktif mendampingi proses pengawasan di Papua Barat,” ungkap Purwanto.
Ia menambahkan, dalam menghadapi tantangan pemerintahan dan dinamika global, efektivitas belanja negara—baik dari kementerian, APBD provinsi, kabupaten, maupun dana Otsus—menjadi sangat penting sebagai stimulan perekonomian daerah. Oleh karena itu, belanja tersebut harus berkualitas dan seimbang dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
“BPKP akan terus mendampingi pemerintah daerah untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(ARK)
Redaktur Amatus.Rahakbauw.K
