Harianmerdekapost.com, Ambon, Maluku – TNI AL- Kodaeral IX, Guna meningkatkan profesionalisme penegak hukum di laut, Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX, Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H. memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Hukum Disiplin kepada personel Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral IX pada Rabu (13/05/2026).
Sosialisasi yang digelar di Saung Satrol Kodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku ini, dihadiri Komandan Satrol Kodaeral lX, Kolonel Laut (P) Imam Ibnu Hajar, Danpomal Kodaeral lX, Kolonel Laut (PM) Kusnadi, Komandan KRl Dorang-874, Letkol (P) Eko Hadi Suwarno dan para Komandan KAL serta 50 anggota jajaran Sartol Kodaeral lX.
Menurut Kadiskum Kodaeral lX, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapan prajurit Satrol Kodaeral IX terhadap implementasi KUHAP baru, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum di wilayah tugas Kodaeral IX.
Dalam paparannya, Kadiskum Kodaeral IX menjelaskan mengenai pokok-pokok perubahan KUHAP, Kewenangan aparat penegak hukum, serta pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dan disiplin militer.
Sejumlah materi penting terkait perubahan dan penyesuaian ketentuan hukum acara pidana juga disamaikan, salah satunya mengenai pelaksanaan penyidikan dalam perkara perikanan pasca berlakunya KUHAP baru.
Materi tersebut dinilai sangat penting mengingat prajurit Satrol Kodaeral IX kerap bersentuhan langsung dengan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum di laut, termasuk tindak pidana perikanan.
Kolonel Harjanto menekankan agar seluruh prajurit memahami mekanisme hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan di lapangan tetap profesional, prosedural, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung melalui diskusi dan tanya jawab terkait implementasi KUHAP baru dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dalam kesempatan tersebut, Danpom Kodaeral IX juga menambahkan tentang upaya pencegahan pelanggaran hukum, termasuk bahaya judi online yang dapat berdampak terhadap disiplin dan nama baik institusi.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personel Satrol Kodaeral IX memiliki pemahaman hukum yang lebih baik guna mendukung tugas operasi dan penegakan hukum di laut secara optimal, profesional, serta berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
(Luis/Nur).
