Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep mulai mendapat sorotan dari kalangan legislatif. DPRD menilai, program yang seharusnya menjadi peluang emas bagi pelaku usaha lokal justru belum sepenuhnya memberi ruang bagi mereka untuk terlibat.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, mengungkapkan bahwa selama ini pasokan bahan baku MBG masih didominasi dari luar daerah. Salah satu contohnya adalah komoditas telur yang lebih banyak didatangkan dari wilayah lain.
“Seperti telor ini lebih banyak mendatangkan dari Ngawi, Blitar, Tulungagung. Sementara peternak lokal banyak yang tidak terakomodir,” ujarnya, Rabu (8/4).
Menurut Masdawi, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk memastikan hasil produksi lokal dapat terserap secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak setempat.
Ia juga menyoroti adanya indikasi penguasaan rantai distribusi oleh pihak tertentu yang dinilai tidak melibatkan pelaku usaha lokal.
“Sekarang kebanyakan penyuplai itu, saya tahu lah penyuplai itu orang-orang tertentu tapi tidak melibatkan petani lokal, agar mereka juga merasakan manfaat adanya program pemerintah,” bebernya.
Lebih lanjut, Masdawi mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menilai, sejumlah aspek penting seperti standar kualitas, kapasitas produksi, hingga mekanisme harga harus ditata ulang agar lebih adil dan transparan.
“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.
Ia pun mengusulkan adanya sistem koordinasi yang mampu menjembatani hasil panen lokal dengan kebutuhan program MBG, sekaligus memastikan harga tetap terkendali.
“Misalnya ada koordinator mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG, dan juga soal harganya bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” ungkapnya.
Di akhir, Masdawi menegaskan bahwa program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
“MBG ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kalau hasil panen petani di sini terserap, sirkulasi ekonomi daerah akan membaik,” pungkasnya.
