Monev KPK Republik Indonesia,Pemda Wajib Pahami Pedoman MCP dan Evaluasi Internal.

Penulis : Amatus.Rahakbauw.K

Manokwari.,Harianmerdekapost.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengadakan rapat Koordinasi Monitoring Center of Prevention (MCP) Triwulan III Tahun 2024.

Ragam pembahasan termuat dalam forum penting itu melibatkan Pemerintah Papua Barat,Kabupaten Pegunungan Arfak,Teluk Bintuni,dan serta OPD area intervensi MCP KPK di pusatkan pada ruang multimedia Lt.III Kantor Gubernur Papua Barat.Rabu (28/8/2024).

WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.26.44_722a5eba
WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.08.45_aec22f95
WhatsApp Image 2024-08-12 at 17.34.06_006d80e8
WhatsApp Image 2024-08-12 at 19.14.11_8b2d3092
WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.26.44_722a5eba WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.08.45_aec22f95 WhatsApp Image 2024-08-12 at 17.34.06_006d80e8 WhatsApp Image 2024-08-12 at 19.14.11_8b2d3092

Plt.Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI Siswanto menjelaskan tujuan agar tata kelola pemerintah yang baik melalui pemenuhan MCP.

Dikatan per tanggal 28 Agustus 2024 wilayah Papua Barat MCP tercatat masih rendah,meliputi kabupaten Pegaf dan Bintuni.

Selain itu saat pembahasan berfokus pada 8 area MCP,dibahas secara detail dengan tujuan dapat terpenuhi karena barometer tatakelola pemerintahan yang baik dilihat dari pemenuhan MCPnya.

Pihaknya juga meminta pemda memahami pedoman MCP yang telah diberikan sehingga proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

Tanggapan dari pemda terkait positif mereka menindaklanjuti dari hasil pertemuan ini.

Sebenarnya dokumen tersebut sudah ada namun mereka menguploadnya,dan itu merupakan pekerjaan sehari-hari,bukan khusus MCP.

Rata-rata kendala dan kita punya pedoman MCP di lauching Maret dan pemda tidak membaca sehingga tidak memahami,sehingga tidak eviden sudah ada tetapi tidak mengetahui apa yang di upload.tuturnya.

PIC Korsup KPK Wiyah Papua Barat,Handayani menambahkan melalui kegiatan ini.Pemda berbenah untuk melakukan perbaikan tata kelola sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan.

Disamping itu sekira dilakukan evaluasi progres secara internal sebelum adanya monev dari KPK.

Ia berharap pada akhir tahun data telah membaik sehingga tata kelola dapat berjalan sesuai ketentuan dan pencegahan korupsi menjadi dasar menjalankan pelayanan publik.

See also  Jaga Kondusivitas Keamanan Jelang Pemilu 2024, TNI dan Aparatur di Lumajang Gelar Patroli Wilayah

Saya sebagai PIC kegiatan rutin lakukan Monev dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di Papua Barat.

Agenda kemaren Manokwari dan Mansel dan hari ini Pemprov Papua Barat,Pegaf dan Teluk Bintuni yang mana dalam capaian masih rendah dan ini sudah menjadi tugas kami lakukan monev apa yang sudah dilakukan pertriwulan.(ARK)

Editor : Amatus.Rahakbauw.K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *