Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Aksi demontrasi tagih janji Ketua Sementara DPRD Sumenep H. Zainal Arifin untuk membersihkan Sumenep dari prostitusi sudah dua kali terjadi.
Tidak hanya itu, aksi beberapa hari lalu di Kantor DPRD Sumenep juga menuntut agar razia dilakukan dengan cara yang tepat. Sehingga tidak memunculkan masalah baru.
Menanggapi hal itu, Virzannida anggota Fraksi PKB DPRD Sumenep itu mengaku sangat setuju jika Sumenep harus bebas prostitusi. Apalagi di Sumenep banyak berdiri pondok pesantren.
Namu demikian, kata Virzan sapaan akrabnya, upaya itu tak cukup hanya dengan razia. Melainkan harus dibarengi dengan solusi yang tepat sehingga para pekerja seks komersial (PSK) benar-benar insyaf setelah dirazia.
“Razia tanpa ada solusi dari pemerintah atau peraturan yang jelas itu kurang tepat. Ibaratnya cuma mengambil penyakit tanpa memberinya obat,” kata Virzannida, Minggu 22 September 2024.
Apalagi, kata Virzan, pada hakikatnya tidak ada satupun perempuan yang akan menggadaikan kehormatannya secara sukarela. Mereka pasti memiliki alasan kuat yang tidak diketahui oleh kebanyakan.
Karenaya, politisi perempuan yang juga seorang dokter itu menegaskan selain dirazia, nasib para perempuan tunasusila itu perlu dipikirkan. Tentu saja dengan pemberdayaan.
“Cara memberdayakan mereka, harus ada pelatihan baik secara rohani, ataupun dengan melatih skillnya,” ujarnya.
Sebagai srikandi parlemen, Virzan secara tegas menyampaikan akan berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk perempuan tunasusila yang selama terperangkap dalam jurang nestapa.
“InsyaAllah isu-isu perempuan akan kami jadikan prioritas, walaupun kami di DPRD Sumenep hanya 4 orang tidak sampai 30 persen. Tapi dengan bersinergi kami optimis bisa memperjuangkan hak-hak perempuan,” tandasnya. (*/Nri)
