Harianmerdekapost.com. Lumajang, Jawatimur. Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkenalkan pendekatan baru dalam pemerataan pembangunan melalui program Dana Dusun, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya.
Program yang mulai diluncurkan pada 2026 ini tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran, tetapi pada perubahan cara kerja pembangunan, dari yang bersifat top-down menjadi lebih partisipatif, berbasis kebutuhan nyata warga.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa Dana Dusun dirancang agar pembangunan benar-benar dimulai dari titik paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
“Dana Dusun dimusyawarahkan bersama oleh kepala dusun, warga, dan perangkat desa. Ini agar pembangunan sesuai kebutuhan riil, bukan asumsi,” ujarnya dalam peresmian Masjid Jami’ Al-Khoirot di Dusun Timur Jurang, Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Senin (27/4/2026).
Melalui mekanisme musyawarah, warga memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari lingkungan yang minim penerangan, akses jalan yang kurang memadai, hingga kebutuhan sistem keamanan seperti CCTV.
Pendekatan ini memberi makna baru pada pembangunan, bukan sekadar proyek fisik, tetapi proses bersama yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan.
Salah satu fokus utama program ini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Penerangan jalan umum (PJU) dan penguatan sistem keamanan menjadi prioritas, karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Kalau lingkungan terang dan aman, aktivitas warga akan lebih hidup. Itu dampak yang langsung dirasakan,” jelasnya.
Dalam konteks kebijakan, Dana Dusun menjadi instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan di lapangan. Dusun sebagai unit sosial terkecil sering kali memiliki persoalan yang spesifik, yang tidak selalu terakomodasi dalam skala perencanaan yang lebih besar.
Dengan adanya Dana Dusun, intervensi pembangunan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan kontekstual.
Selain itu, program ini juga membawa nilai edukatif bagi masyarakat. Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga belajar tentang perencanaan, prioritas, dan pengelolaan pembangunan di lingkungannya.
Namun demikian, keberhasilan program ini tetap bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan bersama menjadi kunci agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan juga dilakukan secara berjenjang, termasuk oleh pihak kecamatan, untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana.
Bupati Indah juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat.
“Keamanan dan kenyamanan dimulai dari keluarga, lalu lingkungan. Kalau semua menjaga, maka dampaknya akan luas,” tegasnya.
Dalam perspektif yang lebih luas, Dana Dusun menunjukkan arah baru pembangunan daerah, bahwa pemerataan tidak selalu dimulai dari proyek besar, tetapi dari intervensi kecil yang tepat di tingkat akar rumput
