Harianmerdekapost. com. Lumajang, Jawatimur. Pembangunan Dam Pelimpah Sungai Tanggul di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember yang menelan anggaran sebesar Rp15,6 miliar bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek yang dikerjakan oleh PT Rajendra Pratama Jaya dengan konsultan supervisi PT Kencana Adya Daniswara ini bahkan tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat untuk mengairi sawah namun sudah dilaporkan mengalami kerusakan bangunan dan terlihat mangkrak .
Sebelumnya, pembangunan ini menjadi sorotan DPRD provinsi jawa timur melalui akun resmi tanggal ( 12/1/2026). DPRD provinsi jawa timur komisi D menerangkan bahwa Bangunan dilaporkan mengalami kerusakan sebelum dilakukan serah terima kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur. dan meminta rekanan untuk bertanggung jawab dan uji matrial dan evaluasi spesifikasi .
Konstruksi tanggul melintang gagal berfungsi seharusnya menahan air hulu guna dialirkan ke timur untuk mengairi sawah, justru air merembes keluar melalui celah-celah bawah tanggul sehingga permukaan air tak pernah naik. Kegagalan kontruksi ini menjadi tanda tanya besar atas kualitas pelaksanaan pembangunan proyek dan pengawasan pihak terkait.
Kekecewaan mendalam meluas di kalangan petani. Rabu (26/8/2026), sejumlah warga kepada awak media di lokasi bangunan akan mendatangi Kantor UPT SDA Provinsi Jawa Timur di Lumajang untuk menyuarakan protes dan kepastian nasib mereka . Bangunan yang dibangun dengan biaya fantastis itu dinilai sama sekali belum mengalirkan air. sungai tanggul lama yang dulunya mengairi sekitar 500 hektar sawah tanam padi kini terabaikan. Akibat tidak berfungsinya saluran air, kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya.
Warga menegaskan, proyek yang ditunggu-tunggu justru hanya menghabiskan anggaran negara tanpa memberi manfaat sedikit pun bagi masyarakat tani. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan melalui pengairan yang memadai, pembangunan dam pelimpah ini justru menjadi beban dan kerugian nyata. kerigian bukan hanya dari sektor kontruksinya saja melainkan kerugian petani harus di perhitungkan. Warga meminta kejelasan bangunan itu dibangun, dan kapan saluran air tersebut benar-benar bisa mengalir mengairi sawah yang kini sudah mengering.
Salah satu petani setempat, AR, menjelaskan kepada awak media bahwa masyarakat hingga kini belum merasakan manfaat apa pun dari pembangunan Dam Pelimpah yang menelan biaya Rp15,6 miliar. Padahal proyek dinyatakan telah selesai. Oleh karena itu, warga berencana mendatangi dan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada UPT PU SDA Provinsi Jawa Timur di Lumajang. Harapan masyarakat sederhana segera mengalirkan air irigasi demi kepentingan pertanian, sekaligus mendengarkan langsung penjelasan terkait permasalahan yang terjadi.
,” Kami akan bersurat kepada dinas terkait untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya serta sampai kapan para petani mengalami kekeringan ini, Ratusan juta rupiah kerugian petani karena mencakup sekitar 500 Hektar . Hari ini bahkan tidak di tanami karena tidak ada air. Awalnya setelah proyek selesai sempat mengalir ke lahan kami , tapi tidak lama Dam limpah jebol air lewat dari bawah bangunan baru, hingga saat ini belum ada sosialisasi kepada petani kapan akan di bangun lagi,” tegasnya Rabu( 26/08)26).
Kepala UPT PSDA Wilayah Sungai (WS) Bondoyudo Baru di Lumajang Ir. Prabowo, S.T., M.T. memberikan penjelasan terkait proyek Dam Pelimpah yang rusak, Ia menyatakan bangunan secara fisik telah selesai, dan tim ahli telah diturunkan untuk menelaah kerusakan. Dari hasil penelusuran, kerusakan tersebut tidak dikategorikan sebagai keadaan kahar (Force Majeure) akibat banjir, yang berarti tanggung jawab tetap menjadi beban pelaksana proyek dan telah di ganti serta akan di anggarkan ulang tahun 2026 dari APBD provinsi jawa timur.
,” sudah dalam proses semua, itu pernah terkena banjir tapi sudah ada laporannya, sudah di ganti kalau force majeure kan tidak di ganti. pembangunan ini masih dalam proses tahun ini , Ini kan sudah selesai pekerjaanya dan sudah di datangkan tim ahli juga , sudah lengkap semua ada laporanya di kantor,” Jelasnya.
Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan mendasar jika bukan akibat banjir, lalu apa penyebab kerusakan bangunan yang baru saja selesai dibangun? Dugaan kegagalan konstruksi dan pengawasan yang lemah kini semakin menguat. Di sisi lain, warga tetap belum merasakan setetes pun manfaat air irigasi, sementara ratusan juta rupiah kerugian pertanian terus berulang setiap tahunnya. Masyarakat menuntut kejelasan laporan tim ahli dan jadwal pasti kapan air akan mengalir.
