Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Hingga kini, berbagai persoalan mendasar mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan masih kerap dikeluhkan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.
Sorotan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, saat memaparkan pokok-pokok pikiran rakyat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) RKPD Sumenep 2027 yang digelar di Pendopo Keraton pada Senin, 29 Maret 2026 lalu.
Ia menegaskan bahwa kesenjangan pembangunan masih terasa nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di luar wilayah daratan.
“Sampai saat ini, yang kami rasakan pula masih ada kesenjangan pembangunan antara daratan dan Kepulauan,” ungkap Dulsiam, Kamis (09/04/2026).
Sebagai legislator yang berasal dari wilayah kepulauan, Dulsiam mengaku merasakan langsung dampak ketimpangan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Sumenep bukan hanya terdiri dari wilayah daratan, melainkan juga mencakup ratusan pulau yang membutuhkan perhatian setara.
“Dan itu masih ada kesenjangan. Saya sebagai Pimpinan DPRD dari Kepulauan, merasakan bagaimana ketimpangan itu terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan total 126 pulau yang tersebar di wilayah Sumenep, pemerataan pembangunan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses layanan dan pembangunan yang layak.
Lebih lanjut, Dulsiam menilai forum Musrenbangkab menjadi momen strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang selama ini kerap tertinggal.
“Ini bisa menjadi perhatian serius khususnya di forum Musrenbangkab karena masyarakat di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap, melalui forum tersebut, berbagai aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah ke depan.
“Musrenbangkab sendiri menjadi ruang penting untuk menyatukan arah pembangunan dengan suara masyarakat, sehingga hasilnya dapat menjadi pijakan kuat dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan merata di tahun-tahun mendatang,” tukasnya.
