Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Nasib pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pabean, Kecamatan Kota, Sumenep yang sempat dilakukan penertiban mulai manjadi sorotan.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Gunaifi Syarif Arrodhy, yang meminta dinas terkait lebih memperhatikan keberlangsungan usaha PKL usai relokasi.
Rodi, sapaan akrabnya, menyatakan keprihatinannya atas keluhan para PKL mengenai lokasi relokasi di Pasar Kayu Desa Pabian, yang dinilai belum layak dan kurang mendukung kegiatan usaha mereka.
Ia menekankan, penertiban semestinya dibarengi dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memfasilitasi tempat baru tersebut agar tidak terkesan lepas tangan.
“Seharusnya tidak hanya berani menertibkan. Tapi, juga ikut membenahi, membersihkan, dan melayakkan lokasinya. Sebab, kalau PKL dibiarkan sendirian babat alas di sana, kesanya kan pemerintah acuh,” ujar Rodi, sapaan akrabnya, Rabu (7/5).
Politisi dari Fraksi PAN itu juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pusat-pusat keramaian baru guna mendorong pemerataan ekonomi.
“Saya sepakat tawaran dinas soal pemindahan PKL ke Pasar Bangkal, Tajamara dan lainnya. Namun, saya pikir, menciptakan zona-zona baru itu sangat penting untuk pengembangan wilayah,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli, menyatakan bahwa pihaknya memahami kesulitan PKL, tetapi tetap harus menjalankan peraturan yang ada.
Ia mengimbau agar para PKL menempati lapak-lapak yang telah disediakan atau mencari lokasi usaha yang tidak melanggar aturan, seperti Pasar Anom, Bangkal, dan Tajamara.
Ramli juga mengajak PKL untuk bangkit dan beradaptasi, sembari mengingatkan bahwa kelayakan suatu tempat bersifat subjektif, karena sudah ada sebagian PKL yang mulai menempatinya.
“Kami berharap aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan tertib dan sesuai aturan demi kenyamanan bersama,” ujarnya. (*)
