Harianmerdekapost.com, Pasuruan, Jatim – Dengan menjelang akhir masa jabatan Bupati Pasuruan, banyak berita simpang siur tentang usulan calon PJ Bupati. Karena pilkada serentak baru dilaksanakan tahun 2024 maka kekosongan jabatan Bupati akan diisi oleh pejabat (Pj) Bupati.Dan masa jabatan Pj Bupati sampai terpilih nya Bupati dari hasil pilkada.
Sesuai Permendagri no 4 tahun 2023, Tentang pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota : Untuk pengusulan calon, DPRD Kabupaten Pasuruan bisa mengusulkan nama calon pejabat Bupati 3 nama calon ke Kemendagri.
Dari Permendagri no 4 tahun 2023 tersebut, beberapa pegiat LSM meluruk kantor DPRD kabupaten Pasuruan. Kedatangan mereka hanya diisi dengan Demo teatrikal.
Demo teatrikal monolog ini dilakukan Lujeng Sudarta dengan lawan main bebek yang ada didalam kurungan. Sambil memakai topeng *”persona”* ( topeng sosial ) dan topi bajak laut serta membawa sekoper uang. Setelah itu membagi uang di tiap kurungan sambil mengangkat satu jari kemulut ( diam). Ada potongan sekuel drama monolog yang sangat menarik yakni di saat sang pemakai topeng “persona” mendapatkan uang ratusan ribu dari seseorang tapi yang dibagi dan dimasukkan dalam amplop cuman uang receh dua ribuan.
Setelah Demo, Lujeng mejelaskan bahwa dari 50 orang dan 7 fraksi kenapa yang dimunculkan hanya 1 (satu) orang tidak 3 (tiga) orang seperti di Permendagri. Ini bisa membuat kesan dugaan kuat adanya praktik transaksional. Kenapa tidak diuji dulu isi dan pikiran calon yang akan diusulkan untuk Pj Bupati. Kenapa harus membawa bebek, karena bisa diartikan suara anggota dewan ini membebek semuanya. Jadi seharusnya partai politik itu mengkader anggota nya untuk menyuarakan pro rakyat. Sedang saat ini yang terjadi suara nya cenderung membebek.
Saat awak media menghubungi ketua Fraksi PKB , melalui pesan WhatsApp, Bapak Syamsul Hidayat menjelaskan bahwa difraksi ada mekanisme sendiri. Semua anggota yang ada diundang untuk menyampaikan usulan untuk Pj yang akan diusulkan. Memang ada beberapa nama yang muncul namun akhirnya disepakati bapak DR. Nurkholis yang akan diusulkan dengan pertimbangan pengalaman beliau dalam pemerintahan dan lingkungan. Kalau tentang fraksi lain itu bukan ranah saya, terang bapak Syamsul.
Ditempat yang sama ketua DPRD kabupaten Pasuruan bapak H.Sudiono Fauzan saat didatangi awak media menjelaskan bahwa perhari ini usulan anggota DPRD akan dikirim ke Mendagri. Dan masih tetap usulannya hanya satu nama. Tentang dugaan adanya praktek transaksional dijawab dengan tegas , Setahu saya tidak ada praktek transaksional. (Izz)
