Harianmerdekapost.com , Lumajang, Jawatimur. Permasalahan keterlambatan pengambilan sampah di beberapa TPS akhir akhir ini Komisi B DPRD Lumajang berkoordinasi dengan DLH, Kabag Ekonomi SDA dan perwakilan BPH migas . guna mencari solusi di tiap masalah.
Beberapa permasalahan di sebabkan dari Keterlambatan stok BBM Kendaraan operasional pengangkut sampah. Selama ini pasokan BBM jenis solar kerja sama dengan salah satu SPBU dimana sering terjadi keterlambatan sehingga menyebabkan terlambatnya pelayanan. Dalam rapat tersebut ada beberapa usulan di antaranya penambahan TUP (tambahan uang persediaan) khusus operasional persampahan supaya Dinas Lingkungan Hidup dapat bekerja lebih efektif.
“Kami fokus untuk itu dan memutuskan hasil rapat hari ini adalah mengajukan penambahan uang persediaan melalui BPKAD,” ujar Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Deddy Firmansyah, usai rapat.
Menurut Deddy, kebutuhan BBM untuk armada sampah mencapai 455 liter per hari atau sekitar Rp92 juta per bulan. Jumlah itu digenapkan menjadi Rp100 juta per bulan untuk menutupi kebutuhan BBM truk, URC, dan alat berat.
Hasil rapat menyepakati pengajuan Tambahan Uang Persediaan atau TUP kepada BPKAD agar persoalan BBM di DLH bisa segera teratasi. Dengan ketersediaan anggaran, DLH disebut bisa lebih fleksibel menjalin kerja sama dengan SPBU lain jika stok di SPBU Labruk terbatas.
“Sementara ini hambatan kita hanya satu SPBU yang menyanggupi sistem pembayaran SPJ rampung, yakni SPBU Labruk. Tapi problemnya stok sering terlambat dan berpengaruh pada mobilitas truk sampah,” jelas Deddy.
DPRD menekankan hasil rapat harus segera ditindaklanjuti dan meminta DLH, Bagian Ekonomi dan SDA, serta Baperida berkoordinasi dengan BPKAD untuk mencari solusi. Laporan hasil koordinasi diminta disampaikan hari ini.
“Kami memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Rapat ini harus menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.
Selain BBM, DPRD juga menyoroti kondisi alat berat dan truk di TPA. Dari delapan truk yang ada, enam mengalami kerusakan ringan, satu rusak sedang, dan satu dipinjamkan ke Ranupani untuk pelayanan sampah. Masalah aset ini akan diperjuangkan dalam pembahasan PAPBD, namun fokus rapat kali ini diarahkan pada penyelesaian persoalan BBM.
“Kalau uangnya sudah siap, kita bisa lebih bebas. Misalnya stok terbatas, kita bisa kerja sama dengan SPBU lain karena uang tersedia,” kata Deddy.
Setelah selesai rapat dikantor DPRD, rombongan Komisi B turun kelokasi melihat lansung sampah yang mengalami keterlambatan pengangkutan sehingga menumpuk dan baunya menyengat disalah satu TPS yang berada dibelakang Polsek Kota Lumajang.
