Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badrul, mengingatkan Bupati Sumenep agar tidak memberi ruang sedikit pun terhadap praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Peringatan itu disampaikan Badrul saat menyampaikan Orasi Refleksi pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Lantai II Kantor Bupati Sumenep. Orasi tersebut disaksikan langsung oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta perwakilan kepala sekolah negeri se-Kabupaten Sumenep.
Dalam penyampaiannya, Badrul menegaskan bahwa praktik transaksional dalam pengisian jabatan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kasus korupsi di daerah. Ia mencontohkan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah sepanjang tahun 2025 yang dipicu oleh praktik jual beli jabatan.
“Banyak OTT kepala daerah terjadi karena diawali dari transaksi jabatan. Ini harus menjadi pelajaran serius bagi semua pihak,” ujar Badrul.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan integritas kepala daerah, terutama dalam mengisi jabatan-jabatan strategis, seperti Sekretaris Daerah, kepala OPD, hingga jabatan struktural eselon III dan IV.
Menurut Badrul, pengisian jabatan yang tidak transparan dan tidak berdasarkan kompetensi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat karena menurunnya kualitas pelayanan publik.
Melalui momentum Hakordia 2025 yang mengusung tema Satukan Aksi Basmi Korupsi, Badrul mengajak seluruh ASN di Kabupaten Sumenep untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
“Jangan sampai birokrasi kita rusak karena transaksi jabatan. Satukan hati, satukan aksi, dan jaga Sumenep dari korupsi,” tegasnya.(*)
