Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Masalah penunggakan gaji karyawan dan Anak Buah Kapal (ABK) di tubuh PT Sumekar Line terus menjadi sorotan, salah satunya muncul dari anggota Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat.
Wakil Komisi II DPRD Sumenep itu menyatakan sikap tegas dan mengecam keras atas tindakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep yang melakukan penunggakan gaji karyawannya.
Anggota dewan yang akrab disapa Hayat itu juga berjanji akan segera memanggil Direksi PT Sumekar Line untuk dimintai pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar para pekerja.
“Aduan yang masuk sangat substansial. Intinya, para karyawan dan ABK ditelantarkan oleh manajemen. Ini akan kami tindaklanjuti dengan serius,” ujar politisi PKB itu, Rabu (7/5/2025).
Berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah karyawan dan ABK belum menerima gaji selama periode yang bervariasi, bahkan ada yang mencapai dua tahun.
Irwan menilai situasi ini sebagai bentuk kelalaian serius yang mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemilik perusahaan.
“Ini bukan hanya soal tanggung jawab manajerial, tapi juga menyangkut citra daerah. Jika tidak segera diselesaikan, bisa berujung pada persoalan hukum,” tegasnya.
Berdasarkan Data yang dihimpun media ini, terdapat 67 karyawan dan ABK yang belum menerima gaji hingga dua tahun terakhir. Sementara itu, lima pegawai yang diberhentikan sejak Januari 2025 juga belum memperoleh hak gaji maupun pesangon.
Saat dimintai keterangan, Direktur PT Sumekar Line, Syaiful Bahri, menolak memberikan penjelasan lebih lanjut. “Besok saja, Jangan sekarang,” ujarnya.
Namun, ia membenarkan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap lima pegawai dengan alasan efisiensi. “Iya betul, itu karena efisiensi,” katanya singkat.
Sebelumnya, Puluhan karyawan PT Sumekar Line mendatangi Gedung DPRD Sumenep pada Senin (5/5/2025) untuk menuntut hak mereka yang belum juga dibayarkan. (*)
