Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Di era teknologi yang semakin canggih, penerapan sistem digitalisasi menjadi keharusan. Termasuk dalam pengelolaan program pokir (pokok-pokok pikiran rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.
Direktur Center for Indonesian Reform (CIR) Mohammad Hidayaturrahman mengatakan sudah waktunya DPRD Sumenep membenahi sistem pengelolaan dana pokir. Tujuannya supaya realisasi program yang menyedot dana yang tidak sedikit itu benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat.
Pengamat politik dan kebijakan publik yang akrab disapa Dayat itu menawarkan satu solusi kepada pemangku kebijakan di Sumenep agar menerapkan aplikasi e-Pokir (pokok-pokok pikiran rakyat-elektronik) di DPRD Sumenep.
“Sudah waktunya berbenah, apalagi di beberapa daerah sudah menerapkan aplikasi e-pokir,” ujar Dayat, Senin 10 Februari 2025.
Menurut pengamat asal Pulau Sapeken tersebut, dengan aplikasi e-Pokir dapat meminimalisir adanya kecurangan, seperti potensi korupsi dan tindakan lainnya yang dapat mengurangi dampak positif adanya pokir.
“Aplikasi e-pokir bermanfaat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari sejak pengusulan dari masyarakat, pengawasan di lapangan, sampai pada evaluasi pelaksanaan pokir. Bisa melibatkan masyarakat,” kata pengamat yang juga dosen di Universitas Wiraraja Sumenep itu.
Karenanya, dia berharap kepada semua pemangku kebijakan di Kabupaten Sumenep agar mulai memikirkan penerapan aplikasi e-pokir di DPRD Sumenep.
“Harapan ini semata-mata demi kebaikan dan kepentingan bersama. Saya sangat optimis apabila aplikasi e-pokir nantinya diterapkan akan ada banyak kemudahan yang dirasakan anggota dewan,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang respect dengan adanya pokir. Apalagi sampai mengusulkan penerapan aplikasi e-pokir seperti di beberapa daerah lain yang sudah menerapkan aplikasi tersebut.
“Saya sangat sepakat jika aplikasi e-pokir diterapkan, apalagi semangatnya untuk menghindari tumpang tindih usulan. Misalnya ada satu lembaga atau kelompok yang sudah menerima pokir dari provinsi tetapi disaat yang sama juga menerima pokir yang serupa dari DPRD kabupaten itu kan tidak boleh,” kata Indra Wahyudi.
Walaupun begitu, Indra Wahyudi yang juga Ketua DPC Demokrat Sumenep itu menyampaikan walaupun aplikasi e-pokir nantinya benar-benar diterapkan bukan berarti semua aspirasi masyarakat bisa diakomodir secara keseluruhan.
“Jadi masyarakat juga perlu ngerti bahwa aspirasi yang disampaikan kepada kami itu sifatnya pengawalan, kami tidak memiliki anggaran sendiri,” urai Indra Wahyudi.(*/Nri)
