Harianmerdekapost.com, Pasuruan, Jatim – Tepat pukul 13:00 , Pj Bupati Andriyanto menerima kedatangan LSM Forum Rembuk Masyarakat (Format )beserta anggotanya yang dipimpin Ismail Macky dan H.Samiaji di ruang tamu pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti kabupaten Pasuruan. Sebelum mempersilahkan duduk, bapak Andriyanto mempersilahkan rombongan anggota LSM Format untuk makan siang bersama. Keliatan aneh menurut penulis, pak PJ Bupati Andriyanto mempersilahkan rombongan LSM Format untuk mengambil dulu makan baru pak PJ mengikuti dibelakangnya. (19-01-2024)
PJ Bupati Andriyanyo mengatakan bahwa hal yang paling sulit itu komunikasi tapi ada yang lebih sulit lagi , yakni berkordinasi. Saya selalu berusaha untuk selalu bisa responsif, dalam menanggapi aduhan masyarakat . LSM dan wartawan harus bisa jadi pressure group, saya dan jajaran nya ingin ada keterbukaan dalam membangun Pasuruan ini. Silahkan LSM maupun wartawan mengkritisi dan memberikan masukan… tapi marilah kita ini memahami posisi kita masing masing. Saya tidak alergi dengan kritikan dari wartawan maupun LSM, dengan menghadirkan sekda, inspektorat,serta kepala OPD, berharap ini bisa dijadikan bukti bahwa benar benar tidak ada alergi terhadap LSM maupun wartawan.
Agar kinerja OPD bisa maksimal, saya berharap kepala BPKPD Bapak Kasani dinonaktifkan dulu. Biar bisa konsentrasi menghadapi permasalahannya dengan APH. Sebenarnya permasalahan BPKPD sekarang ini sudah dilakukan sebelum dia menjabat, tapi kenapa baru sekarang bermasalah…? Papar Mas Mecky
H.S. Samiaji juga menambahkan, keprihatinan nya pada dinas terkait terbitnya NPWPD pada tambang ilegal, khok bisa ? ini saya temukan dilapangan. Padahal tambang ilegal inilah yang sering merugikan masyarakat dan pemerintahan. Karena rata rata penambang ilegal tidak melakukan reklamasi serta banyak lahan daerah resapan air yang di ekploitasi dan eksplorasi tambah haji Samiaji. Jadi mohon pak PJ perhatikan khusus terkait tambang ilegal ini. Dan beberapa masukan terlontar dari ketua penjara mas Muin tentang dugaan pungutan bos.
Alhamdulillah masukan dari teman teman ini semoga akan bisa menjadi pertimbangan nantinya . Masalah teknis kalau ada kepala OPD disini biarlah dijawab langsung yang bersangkutan. Kalau permasalahan pak khasani dan Hasbullah, saya tetap menghormati proses hukum yang masih sedang berlangsung, baik di APH maupun Bawaslu. Kami tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan. Mereka adalah anak anak saya juga, jadi tidak bisa sembarangan menghukum. Asas praduga tidak bersalah juga harus patuhi. Kalau sekarang saya ambil keputusan, ternyata tidak sama dengan hasil dari rekomendasi, Khan kasihan.
Kedepannya marilah kita membangun sinergitas yang baik antara LSM dan wartawan serta pemerintahan daerah. Saling mengingatkan dan support….izz
