Harianmerdekapost.com, Bangkalan-Jatim,- Senin, 18/09/2023, tepatnya pukul 12.00 wib puluhan Massa yang tergabung dalam Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Aktual, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) LPSE Kabupaten Bangkalan, hal ini di lakukan guna menindak lanjuti sebelumnya yang telah melakukan audensi dengan dinas ULP tersebut.
Aksi masa di lakukan guna mempertegas adanya dugaan kongkalikong dan kejanggalan dalam proses lelang proyek yang di tangani oleh (ULP) LPSE dalam pelaksanaan tender proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten kabupaten, diantaranya banyak penawaran yang janggal seperti penawaran dari peserta tender yang mencapai 20 persen, ini tidak wajar, sehingga menimbulkan asumsi di duga adanya praktek pengkondisian atau kongkalikong.
Sebelumnya masa demo melakukan aksi di depan pendopo agung Bangkalan, jam 09.00 wib, yang mana saat itu bertepatan dengan berlangsungnya acara pelepasan Plt. Bupati Bangkalan, Moh Mohni.
Dalam aksinya tersebut masa menyampaikan tuntutan serta keluhannya terkait dengan kepemimpinan PLT. Bupati Moh. Mohni selama menjabat mulai 8 Agustus 2022 sampai dengan sekarang, masih banyak permasalahan yang belum teratasi, antara lain masalah pengelolaan sampah dan kejelasan pengembalian dana investasi oleh PT Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang sebesar Rp 23 miliar, serta meninggalkan kisah kelam dengan adanya tragedi berdarah yang memakan korban nyawa meninggal dunia pada proses pemilihan kepala Desa (Pilkades).
Ridhoi Nababan, selaku korlap aksi menyampaikan keterangannya, ” kami menyampaikan Mosi tidak percaya kepada kinerja pokja ULP-LPSE Bangkalan, karena kami menduga adanya permainan mulai dari proses pemenang tender sampai dengan pengerjaan proyek tender itu sendiri, yang menyebabkan bobroknya pembangunan fisik.
Menambahkan, ” kami menantang kepala ULP Kabupaten Bangkalan dalam hal ini Moh.Ridwan untuk bersedia melakukan uji kelayakan guna memastikan kualitas dan tehknis hasil produk dari pekerjaan proyek yang sudah dikerjakan di Bangkalan, apakah hasil pekerjaan proyek tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak, dalam Pengujiannya kita libatkan tim independen ahli dari ITS. Tegas, Ridhoi.
Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Bangkalan, Moch Ridwan. menepis tuduhan Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Aktual, Pihaknya (Dinas ULP) mempertanyakan bentuk data penyelewengan yang dituduhkan terhadap lembaga ULP Bangkalan, guna untuk pembuktian dugaan yang di tuduhkan tersebut. Terang, Moh. Ridwan.
Dalam aksi tersebut, salah satu dari tokoh masyarakat dan aktivis senior Bangkalan meminta kepala ULP Bangkalan Moh. Ridwan untuk mau menyatakan sumpah di depan masa aksi terkait pernyataan Moh. Ridwan yang telah menyatakan bahwasannya “satu rupiah pun tidak pernah masuk lewat tenggorokannya dan sembilan orang bawahannya telah saya baiat”.P
ermintaan tersebut di penuhi oleh Moh. Ridwan, dan mengucapkan sumpah di depan masa aksi terkait hal tersebut.
(PD)
