Harianmerdekapost.com -Pasuruan– Lembaga legislatif di Kabupaten Pasuruan memberikan catatan serius terhadap pola pengembangan ekonomi daerah melalui sektor penanaman modal asing maupun domestik terhadap LKPJ Bupati tahun 2025. Poin terpenting untuk tahun ke depan agar fokus utama diarahkan pada keberlanjutan lingkungan dan kondusivitas sosial agar masuknya perusahaan baru tidak menjadi beban bagi masyarakat di masa depan.
Pesan ini menjadi poin krusial dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi dari komisi komisi di DPRD terhadap LKPJ Bupati Pasuruan tahun anggaran 2025. Yang membahas evaluasi kinerja pemerintah daerah Sepanjang tahun anggaran sebelumnya, Salah satu rekomendasi nya agar setiap izin yang dikeluarkan memiliki landasan kajian yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar lokasi proyek.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan filterisasi secara mendalam sebelum memberikan karpet merah kepada investor. “Pemda harus mampu memfilter investasi agar tidak memicu konflik di masyarakat atau berdampak pada kerusakan lingkungan,” tuturnya.
Selain masalah investasi, sektor perencanaan pembangunan juga mendapat sorotan tajam demi mewujudkan inovasi yang berbasis pada data riset akurat. Penguatan peran lembaga riset daerah dianggap sebagai kunci utama agar setiap program yang diluncurkan tidak hanya bersifat seremonial belaka.
DPRD mendorong agar setiap kebijakan publik yang lahir dari eksekutif telah melalui tahapan observasi lapangan yang matang dan komprehensif. Strategi ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan perencanaan yang berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran pada pelaksanaan pembangunan fisik maupun sosial.
Juru bicara Komisi I, H. Sugiyanto, menekankan pentingnya penguatan peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam menciptakan kajian strategis. “Bapperida harus mampu menghasilkan kajian sebagai dasar perencanaan pembangunan, karena tantangan ke depan menuntut pemerintah daerah lebih inovatif,” tegasnya.
Sinkronisasi antara rekomendasi dewan dan pelaksanaan teknis di lapangan menjadi harapan besar agar anggaran daerah terserap secara efektif. Hal ini bertujuan agar setiap proyek pembangunan memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Pasuruan.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan audit terhadap perizinan investasi yang sekiranya masih menyisakan sengketa dengan warga lokal. Langkah preventif ini dinilai lebih baik daripada menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks di kemudian hari.
Ketua komisi 3 Yusuf Danial, menjelaskan, dengan banyaknya pembangunan serta perawatan jalan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk tetap meningkat kan pengawasan dan memprioritaskan kwalitas nya, agar nyaman bagi masyarakat dan penggunaannya bisa bertahan lebih lama.
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, memberikan respons positif terhadap seluruh catatan strategis yang disampaikan oleh masing-masing komisi di dewan. “Rekomendasi ini sangat penting agar pembangunan ke depan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Melalui pengawasan ketat dan perencanaan yang berbasis riset, diharapkan Kabupaten Pasuruan tetap menjadi tujuan investasi yang aman namun tetap ramah lingkungan. Sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di masa depan.
Ketua DPRD kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat menyampaikan agar, “penyampaian rekomendasi dari masing-masing komisi DPRD bisa dijadikan atensi Bupati dan jajaran pemerintah daerah baik itu yang berupa saran, harapan maupun kritikan yang konstruktif”
“Catatan catatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah agar lebih baik dimasa akan datang” tutup ketua Dewan…izz
