Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Suara perlawanan dari laut kembali bergema di perairan Kepulauan Kangean. Nelayan dan warga pesisir turun ke laut melakukan demonstrasi besar-besaran menolak rencana tambang minyak dan gas (migas) di wilayah multizona Kangean Barat, Rabu (12/11/2025).
Aksi ini menjadi gelombang keempat demonstrasi laut dan merupakan aksi keenam dari rangkaian protes panjang masyarakat Kangean terhadap aktivitas survei seismik 3D dan eksplorasi migas yang mereka nilai telah meresahkan dan mengancam kehidupan sosial-ekologis pulau mereka.
“Kami sudah cukup menderita akibat survei seismik. Sekarang mau ditambang lagi laut kami. Kami berdiri hari ini untuk melindungi tanah, laut, dan masa depan anak-anak kami,” seru Ahmad Yani, Koordinator Aliansi Nelayan Kepulauan Kangean,
Demonstrasi yang diikuti ratusan perahu nelayan itu berlangsung sejak pagi dengan pengibaran spanduk bertuliskan “Tolak Tambang Migas, Selamatkan Laut Kangean” dan “Keadilan Lingkungan untuk Masyarakat Pulau.”
Masyarakat menilai aktivitas tambang migas bukan hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial dan merusak ketenangan hidup warga pesisir yang selama ini bergantung pada hasil laut.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Nelayan Kepulauan Kangean menegaskan tujuh tuntutan utama:
- Menghentikan seluruh rencana tambang migas di laut dan darat Kepulauan Kangean.
- Menegakkan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat setempat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019.
- Meminta Syahbandar Kangean untuk tidak memberikan izin bagi kapal survei seismik 3D berlabuh di perairan Kangean.
- Menuntut perusahaan tambang bertanggung jawab atas kekisruhan sosial yang terjadi serta memulihkan kondisi masyarakat menjadi damai dan tenteram.
- Meminta Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo agar segera menghentikan seluruh aktivitas kapal survei seismik 3D di perairan Kangean.
- Mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengawasi dan mengaudit PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang berencana melakukan eksploitasi migas di pulau kecil tersebut.
- Mendorong Menteri ESDM segera memanggil SKK Migas dan menghentikan aktivitas migas di wilayah perairan dangkal Kangean.
Ahmad Yani menegaskan, perjuangan masyarakat Kangean bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi tentang hak hidup dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi kami menolak perusakan. Jika laut rusak, kami mati pelan-pelan. Kangean bukan ladang tambang, Kangean adalah rumah kami,” ujarnya dengan suara lantang.
Aksi yang berlangsung damai itu juga menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Kami Para nelayan berjanji akan terus melakukan aksi serupa sampai pemerintah pusat benar-benar menghentikan seluruh aktivitas migas di wilayah mereka,” ujarnya. (*)
