Harianmerdekapost.com Lumajang, Jawatimur. Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, harusnya dikerjakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengingat anggarannya cukup besar hingga milyaran rupiah yang bersumber dari APBN.
Namun berbanding terbalik , SMK Negeri Klakah yang menurut informasi yang diterima media ini juga mendapat bantuan dari program revitalisasi SMK sekitar 3 milyar lebih, namun dalam pengerjaanknya kuat dugaan syarat dengan penyimpangan.
Dari hasil investigasi media ini dengan datang kelokasi proyek tidak terlihat papan nama proyek yang menjelaskan tentang detailnya proyek tersebut baik itu mengenai jumlah dana dan asal sumber dana. Tampak juga para pekerja tidak memakai APD (alat pelindung diri) seolah abai soal Safety serta Ijin mendirikan bangunan ( IMB) yang di ganti dengan persetujuan Bangunan Gedung ( PBG) belum terselesaikan dokumennya yang seharusnya di urus di awal namun saat banguan terselesaikan bukan PBG lagi melainkan Sertifikat Laik Fungsi ( SLF) serta gambar rencana pembangunan tidak tampak di pajang di sekitaran bangunan.
Salah satu guru yang juga sebagai Wakil Humas SMKN Klakah saat di singgung terkait Ijin mendirikan Bangunan (IMB) yang sekarang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG ) menerangkan bahwa saat tanda tangan Surat perintah kerja ( SPK) tidak ada permintaan upload melainkan Surat operasional sekolah.
“, Untuk prosedur Saat kami ke jakarta Mewakili kepala sekolah ke jakarta bersama kepala sekolah tidak ada dokumen tersebut untuk di upload namun yang ada itu surat operasional sekolah , Memang Terkait itu ( PBG) belum yang ini , karena tidak ada persayaratan untuk itu Tapi biasanya kalau sudah jadi nanti di urus ,” jelasnya.
sementara itu, Kepala SMK Negeri Klakah Suyono yang dikonfirmasi via telepon membenarkan bahwa SMK Negeri Klakah mendapat bantuan proyek revitalisasi senilai 3 Milyar lebih.
“Untuk papan nama (nameboard) itu sebenarnya sudah ada, kemarin itu hujan namun hingga teman – teman itu belum sempat dipasang,” ujarnya, selasa (07/10/25)
“Terkait safety itu sebenarnya sudah ada monev dari perguruan tinggi, saya juga dimarahi, tapi yo gitu pak pekerja katanya ongkep (gerah.red) katanya apalah, padahal sudah ada loh pak,” imbuhnya.
Disinggung terkait adanya peran serta kontraktor ataupun rekanan dalam proyek tersebut, Suyono menampik bahwa proyek itu dikerjakan secara swakelola.
“Dikerjakan swakelola pak sesuai bintek (bimbingan teknik) saat kita dipanggil ke Jakarta itu sudah lengkap, kalau tim perencana itukan harus yang menggambar punya sertifikat, termasuk bagaimana dalam pelaksanaan semuanya sudah detail hitungannya, jadi istilahnya tetap swakelola,” ungkapnya.
Terpisah, Arsad Subekti LSM Ampel Lumajang menyayangkan jika benar apa yang terjadi dengan proyek revitalisasi di SMK Klakah syarat dengan penyimpangan dan abai terhadap safety para pekerja, IMB/ PBG serta Gambar perencanaan pembangunan tidak ada
“Setiap proyek dalam pekerjaannya harus sesuai dengan juklak dan juknis, dan jangan abai terhadap keselamatan pekerja, safety wajib dilengkapi, jika terkesan abai kami patut menduga proyek tersebut dikerjakan asal – asalan yang merujuk pada penyimpangan dana proyek.” Papar Arsad
Arsad meminta kepada pihak terkait dan pengawas proyek untuk segera memonitoring proyek tersebut karena itu akan digunakan untuk tempat belajar murid SMK Negeri Klakah apalagi saat akan melakukan pembangunan belum di lengkapi IMB/PBG jangan sampai kejadian bangunan sekolah ambruk seperti di Ponpes terulang kembali segera Di urus SLF apabila sudah selesai karena apabila ada sesuatu yang tidak di inginkan yang menjadi korban para murid.( AN).
