Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Seorang guru honorer di Kabupaten Sumenep meluapkan kekecewaannya karena tak masuk daftar usulan PPPK Paruh Waktu, meski merasa telah memenuhi seluruh persyaratan.
“Semua syarat sudah lengkap, ada Sertifikat Pendidik, TMT saya sejak 2010, usia juga sesuai. Tapi tetap saja tidak terjaring. Bahkan teman-teman dengan TMT lama dan bersertifikat juga banyak yang gagal,” ungkapnya, Minggu (21/9).
Ia menuding proses pengusulan oleh Dinas Pendidikan penuh kejanggalan. Menurutnya, ada sekolah yang sudah kelebihan guru tetapi tetap diloloskan, sementara guru dengan masa kerja baru justru berhasil masuk daftar.
“Itu yang membuat kami merasa tidak adil,” tegasnya.
Kondisi ini membuat banyak guru honorer frustrasi dan kehilangan harapan.
“Kami seperti dipinggirkan pelan-pelan. Apalagi yang sudah tua, tidak punya peluang lain,” ucapnya dengan nada getir.
Meski begitu, ia menegaskan para guru masih menunggu solusi nyata.
“Harapan kami sederhana, semua bisa diangkat. Kalau tidak ada jalan, kami siap turun menuntut keadilan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra, menjelaskan bahwa pengusulan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah masing-masing.
“Kalau sekolah sudah terisi, tidak bisa ditambah lagi,” katanya, Jumat (19/9).
Plt Sekda Sumenep, Achmad Syahwan Effendy, enggan terlibat jauh dalam keputusan tersebut.
“Karena saya hanya Plt, saya serahkan ke dinas terkait, mungkin lewat TAPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat dua alasan utama yang membuat seluruh guru honorer tidak bisa diakomodasi: kelebihan guru di sejumlah sekolah serta keterbatasan anggaran daerah.
“Intinya ada dua, anggaran kita terbatas dan memang ada sekolah yang kelebihan tenaga guru,” jelasnya.
Diketahui, dari total 2.119 guru honorer, hanya 1.621 yang diusulkan Disdik Sumenep untuk formasi PPPK Paruh Waktu. Sebanyak 498 guru lainnya tersingkir tanpa kepastian.
