Manokwari,Harianmerdekapost.com- Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan kritik tajam terhadap rendahnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (14/4/2025) pagi.
Dari data kehadiran apel, rata-rata kehadiran pegawai tercatat di bawah 50 persen, hanya satu atau dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menunjukkan kehadiran lebih dari 50 persen.
“Kita punya jumlah pegawai sangat banyak. Kalau semuanya hadir, lapangan ini pasti penuh dan tidak muat. Tapi kenyataannya hanya separuh yang hadir,” tegas Lakotani.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode sebelumnya saat ia juga menjabat sebagai Wakil Gubernur, yang menurutnya lebih baik dalam hal kedisiplinan ASN.
Apel gabungan, menurutnya, penting sebagai bentuk pengecekan kesiapan kerja di hari Senin dan evaluasi hasil kinerja tiap hari Jumat.
Lebih lanjut, Lakotani mengingatkan bahwa gaji para ASN berasal dari pajak rakyat, termasuk dari retribusi yang dibayar oleh mama-mama Papua yang sudah beraktivitas sejak subuh ke pasar.
“Kalau kita malas bekerja tapi tiap akhir bulan SMS banking masuk, kasihan mama-mama Papua dan masyarakat yang selalu taat bayar pajak,” ujarnya.
Lakotani menekankan pentingnya budaya malu sebagai bentuk kesadaran etika dan tanggung jawab pegawai terhadap sesama rekan kerja dan masyarakat.
“Kalau tidak masuk kantor, ya malu dong sama yang masuk. Kalau budaya malu saja tidak kita miliki, repot ke depan,” tambahnya.
Sebagai solusi, ia akan menyusun aturan kedisiplinan yang ketat, melakukan inspeksi mendadak ke OPD, dan menerapkan sanksi bertahap, termasuk pemecatan bagi ASN yang tidak menunjukkan perbaikan.
“Malas itu seperti virus. Kalau tidak dipotong akan menjalar. Kita akan buat formulanya mulai dari teguran, sanksi, hingga pemecatan. Tujuannya agar ASN benar-benar menjalankan tugasnya dalam membangun pemerintahan yang sehat,” pungkasnya.(ARK)
Editor Amatus.Rahakbauw.K
