Harianmerdekapost.com,pontianak,Kalbar — Pemerintah Indonesia semakin gencar menagih pajak kendaraan bermotor yang tertunggak dengan mendatangi langsung rumah-rumah para penunggak pajak.langkah yang dinilai ekstrem ini menuai pertanyaan dari berbagai pihak? apakah ini pertanda negara tengah menghadapi masalah keuangan serius?
Kampanye agresif penagihan pajak ini dilakukan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. dengan angka tunggakan pajak kendaraan yang mencapai triliunan rupiah, pemerintah menganggap upaya ini perlu untuk menambah pendapatan negara.
“Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menegakkan hukum,” ujar Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, dalam sebuah pernyataan resmi.
Namun, tindakan pemerintah ini menimbulkan spekulasi bahwa negara mungkin berada dalam tekanan finansial yang signifikan. langkah tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai sinyal bahwa pemerintah kesulitan mencari sumber pendapatan baru, terutama di tengah pandemi yang memperburuk perekonomian.“Ketika pemerintah harus turun langsung untuk mengejar penunggak pajak hingga ke rumah-rumah, ini menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan pemasukan segera,” kata Dr. Bhima Yudhistira, seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). “hal ini bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah serius dalam anggaran negara, meskipun pemerintah tidak secara terbuka mengakuinya.”Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini semata-mata untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak, bukan karena negara sedang dalam kondisi bangkrut.
Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam kendali dan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini kurang optimal.“Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. langkah ini bukan karena negara kekurangan uang, tetapi lebih kepada penegakan aturan,” tambah Suryo Utomo.
Namun, beberapa pihak mempertanyakan keefektifan kebijakan ini. mereka khawatir bahwa pendekatan yang terlalu agresif justru bisa menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. apalagi, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, mengingat masih ada perusahaan besar yang juga memiliki utang pajak besar namun belum ditindak secara tegas.”Apakah pemerintah juga akan bersikap sekeras ini terhadap perusahaan-perusahaan besar yang menunggak pajak? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar seorang pengamat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Langkah agresif pemerintah dalam menagih pajak ini memang menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah berupaya menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajibannya. namun di sisi lain, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa negara sedang dalam kondisi keuangan yang sulit.ke depan, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tidak merugikan kepercayaan masyarakat.
Transparansi dan komunikasi yang baik dengan publik akan sangat membantu dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan ini dan mencegah spekulasi yang tidak diinginkan.
Apakah tindakan ini akan membantu memperkuat perekonomian atau justru menciptakan masalah baru? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, pemerintah harus berhati-hati dalam melangkah agar tidak memperburuk situasi yang ada.
*Kzn/Abe*
