Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada tahun 2025 meningkatkan nilai bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dari sebelumnya Rp20 juta menjadi Rp30 juta untuk setiap unit rumah. Penambahan anggaran ini dilakukan agar kualitas bangunan dan kelayakan hunian bagi warga berpenghasilan rendah semakin baik.
Program yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep tersebut mengalokasikan dana sebesar Rp3,1 miliar dari APBD untuk pembangunan 117 unit rumah. Meski jumlah penerima menurun dibanding tahun 2024 yang mencapai 150 orang, peningkatan mutu bangunan menjadi fokus utama pada tahun ini.
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), Yayak Nur Wahyudi mengatakan kebutuhan anggaran bulanannya menembus Rp1,3 miliar.
Yayak menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan rumah yang telah selesai dibangun dan siap dihuni.
“Penerima tidak memegang uang sama sekali. Mereka langsung menerima rumah yang sudah jadi,” ujarnya.
Rincian Anggaran dan Spesifikasi Bangunan
Yayak memaparkan bahwa dana Rp30 juta per unit dibagi menjadi Rp17,6 juta untuk keperluan material dan Rp12,4 juta untuk biaya tenaga kerja serta pajak. Dengan meningkatnya anggaran, ukuran rumah yang dibangun pada 2025 juga bertambah menjadi 6×4 meter, lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berukuran 5×4 meter.
Progres Pembangunan
Hingga saat ini, sudah 19 unit berhasil diselesaikan dan diserahkan kepada warga penerima. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap agar kualitas tiap unit dapat dipastikan sesuai standar.
“Semua proses mengikuti tahapan administrasi, distribusi material, dan kesiapan tenaga di lapangan. Kami pastikan seluruh penerima menerima haknya sesuai jadwal,” jelasnya.
Sebaran Lokasi Penerima
Program RTLH 2025 tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah daratan, seperti Batuan, Pragaan, Kota, Guluk-Guluk, Ganding, Lenteng, Dasuk, Batang-Batang, Batuputih, Bluto, Gapura, Kalianget, Manding, Rubaru, dan Saronggi. Di kawasan kepulauan, penerima manfaat berada di Kecamatan Gayam, Sapeken, dan Nonggunung.
Yayak menegaskan bahwa seluruh pembangunan harus selesai sebelum tahun anggaran berakhir.
“Target kami tetap 117 unit rampung sesuai tahun anggaran, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
