Harianmerdekapost.com.,MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melaksanakan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Bagi Pencari Kerja Orang Asli Papua (OAP) dan Lahir Besar Timika (LABETI) di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023.
Pelatihan Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Kabupaten Mimika bekerjasama dengan beberapa Lembaga Pelatihan Kerja, Salon dan Barbershop yang ada di Kabupaten Mimika berita ini dilansir dari mimikakab.go.id, Selasa (25/07/2023) di Timika.
Hadir sekaligus membuka secara resmi pelatihan sertifikasi ini, Penjabat Sekretaris Daerah, Dr. Petrus Yumte, SH, M.Si., mewakili PJ Bupati, didampingi oleh Kepala Disnakertrans, Paulus Yanengga, SH, M.Si., Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Mimika, Aloysius Paerong, ST, dan perwakilan dari pimpinan OPD.
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa Pelatihan ini menggunakan sumber dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 4.800.000.000 pada Tahun Anggaran 2023, dengan melibatkan 200 peserta, serta jenis pelatihan yang diikuti yakni mekanik alat berat, tukang las atau pengelasan, pertukangan, operator alat berat, barbershop, salon dan make up.
“Kenapa perlu ada pangkas rambut? sebab, kita orang papua menganggap itu pekerjaan yang biasa saja padahal kemampuan mereka luar biasa, sehingga anak-anak papua yang pendidikannya tidak sampai tamat SD, perlu kita latih mereka dalam keahlian pangkas rambut yang baik” ungkapnya.
Selanjutnya Paulus menyampaikan harapannya bahwa kedepannya Dana Otsus ini dapat mendorong peserta untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak perlu sekolah, namun cukup dengan melihat, dan berlatih, sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi para peserta.
“Tahun lalu kami dapat Dana Otsus 1M dan kita melatih 100 anak, yang luar biasa disini ada 2 perempuan papua yang lulus pengelasan terbaik, yaitu perempuan asal Seruu dan perempuan Mee,” jelasnya.
Lanjutnya, dia mengatakan hal ini luar biasa karena selama ini kita anggap perempuan papua tidak bisa bekerja didalam bidang itu, ternyata lebih luar biasa dari laki-laki, untuk itu harapannya adik-adik yang sekarang bisa lebih lagi dari yang terlebih dahulu mengikuti pelatihan di tahun sebelumnya.
Pj Sekda juga menambahkan, sebagaimana disampaikan bahwa pemerintah bersama DPR Mimika hadir menjadi fasilitator dan menjadi penggerak.
“Bidang tenaga kerja menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kami di kota Timika karena menjadi salah satu Kabupaten di Papua dan mungkin Indonesia dimana kelompok pencaker hampir seluruh Indonesia berhenti di Mimika dari waktu ke waktu, dimana ada hampir 7000 atau 8000 orang pencaker dari angka itu saja terdapat 2000 OAP dan hampir di berbagai tingkat pendidikan,” lanjutnya.
PJ Sekda mengungkapkan, bagian ini menjadi mandat pemerintah dalam langkah kebijakan pemerintah, dimana pemimpin daerah sudah jelas namun secara bertahap tidak seperti meletakkan telapak tangan, karena hal ini berbicara mengenai infrastruktur yang komprehensif dalam rangka memberi pelayanan dalam aspek tenaga kerja.
Komitmen pemerintah sudah jelas dengan adanya kebijakan anggaran tahun ini sebesar 4.800.000.000.
“Artinya kebijakan pemerintah ada, masih kurang dan terbatas namun untuk langkah itu kita pasti maju bersama dengan semua komponen yang ada di Kabupaten mimika,” tegasnya.
Freeport memiliki Lembaga Nemangkawi, yang merupakan sekolah dan balai pelatihan, pemerintah sudah memulai dengan kebijakan – kebijakan, anggaran, dan dengan adanya peralihan – peralihan kepemimpinan di Kabupaten ini, kedepannya bisa lebih mengalah untuk pembangunan SDM di Kota Timika.
Mimika mempunyai visi dan misi, yakni Mimika aman, damai dan sejahtera dimana yang menjadi persoalan saat ini adalah kesejahteraannya, seberapa banyak OAP atau LABETI yang dapat mengakses lapangan kerja, atau bisa membuka lapangan kerja yang baru, agar aspek kesejahteraan sosial yang diamanatkan UUD maupun visi misi Pemkab Mimika bisa terjawab.
“Salah satu yang dibuat Disnaker adalah menjawabnya, bahwa mencapai kesejahteraan sosial di Kabupaten Mimika, yaitu lapangan kerja harus ada,” tutur Pj Sekda.
Saya melanjutkan, bahwa dukungan dari Komisi C DPRD Kabupaten Mimika juga diperlukan, melalui komitmen bersama dalam mengambil kebijakan.
“Kita sudah bahas 1 – 2 hari ini, terkait kesiapan Pemerintah membangun BLK, dan pusat Pemerintah sudah koordinasi dengan Pak Kadis, mereka sudah menyiapkan lahan untuk bisa membangun BLK demi menjawab kebutuhan SDM kita khususnya, ketenagakerjaan,” jelasnya.
Menutup sambutannya, PJ Sekda menyampaikan bahwa pelatihan yang baik mempengaruhi kualitas masa depan, keterampilan mempengaruhi pendengar, sekolah formal tidak menjamin menjadi orang yang sukses, tetapi sukses berasal dari keterampilan dan keterampilan.
Dalam pelaksanaan pelatihan sertifikasi ini menghadirkan beberapa instruktur diantaranya dari Salon Jhoel, Ovy Salon, Honai Salon, Timika Barbershop dan Kapitan Barber, serta Yayasan Somatua Training Center, LPK Papua Akademi.(Amatus Rahakbauw/Kelanit).
