Harinmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Program pelatihan kerja yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep mendapat sorotan dari DPRD. Anggota Komisi II, Masdawi, menegaskan bahwa pelatihan tersebut harus benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas tahunan.
Menurutnya, pelatihan seperti menjahit maupun tata rias seharusnya menjadi pintu masuk bagi peserta untuk memperoleh pekerjaan atau bahkan membuka usaha sendiri. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti hanya pada tahap pelaksanaan tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Kita menginginkan masyarakat setelah pelatihan mempunyai peluang kerja. Jangan hanya dilatih, lalu selesai tanpa ada kontinuitas,” ujarnya, Jum’at (10/04/2026)
Masdawi menilai, durasi pelatihan yang relatif singkat membuat peserta belum sepenuhnya menguasai keterampilan. Karena itu, kualitas pelatihan harus dimaksimalkan agar benar-benar memberikan manfaat yang bisa langsung dirasakan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung yang dimiliki peserta setelah pelatihan selesai. Banyak di antara mereka tidak memiliki peralatan kerja, sehingga keterampilan yang didapat sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau peserta sudah punya alat, kita tinggal mengarahkan dan meningkatkan kemampuannya. Tapi sekarang banyak yang tidak punya alat, juga tidak ada kemitraan dengan pelaku usaha seperti penjahit atau perias,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat hasil pelatihan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret, seperti penyediaan fasilitas atau kerja sama dengan pelaku usaha, agar peserta bisa langsung terserap ke dunia kerja.
Selain itu, Masdawi juga mengkritisi metode pelatihan yang masih terlalu banyak berisi teori. Ia menilai, porsi praktik harus lebih dominan agar peserta benar-benar siap terjun ke lapangan.
“Kalau ingin menghasilkan tenaga kerja yang terampil, seharusnya praktik lebih banyak, sekitar 70 persen, sementara teori cukup 30 persen,” tegasnya.
Di sisi lain, pihak Disnaker Sumenep memastikan bahwa program pelatihan telah dirancang berbasis kompetensi dan mengikuti standar nasional. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, dan Hubungan Industrial, Eko Ferryanto, menyebutkan bahwa peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga akan diuji melalui lembaga sertifikasi profesi.
“Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan menjalani uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan sertifikat pelatihan, tetapi juga sertifikat kompetensi,” jelasnya.
Pada tahun 2026, Disnaker Sumenep menyiapkan delapan paket pelatihan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Beragam bidang ditawarkan, mulai dari keamanan, tata boga, tata rias, multimedia, menjahit, hingga las listrik.
Melalui program ini, pemerintah daerah berharap mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja di Sumenep.
