Harianmerdekapost. Com. Lumajang. Jawa Timur. Beberapa minggu ini kabupaten lumajang di hebohkan dengan rusaknya Tanggul sungai rejali yang membahayakan warga Kebondeli dan kampung renteng Desa sumber wuluh kecamatan Candipuro karena terkikis aliran kali rejali.
Kerusakan Tanggul sungai atau Talud bukan kali ini saja, sebelumnya, Tahun 2023 pembangunan krib yang membentang ke sungai belum Selesai 100 % sudah rusak terkikis aliran air yang berada di sebelah Utara di bawah Tanggul penahan banjir, Kerusakan Tanggul diduga kuat akibat dari aktifitas tambang pasir nakal serta Kurangnya pengawasan dari dinas terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS) dan PU SDA Provinsi Jawa Timur.
Kerusakan krib menjadi titik awal kerusakan Tanggul yang hari ini ,Minggu,(25/02025) Di kunjungi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan forkopimda Kabupaten Lumajang serta Dinas Terkait Provinsi Jawa Timur.
Pembangunan dan penanggulangan mitigasi bencana membutuhkan anggaran milyaran rupiah bwhkan ratusan miliar yang seharusnya negara dalam hal ini tidak menggelontorkan anggaran dengan permasalahan yang sama dalam artian apabila ada peringatan dini ( Early Warning) dari dinas Terkait.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat melakukan kunjungan rehabilitasi di aliran rejali desa Sumber Wuluh mengingatkan kepada penambang untuk tidak mengambil pasir di pinggir sungai atau dekat Tanggul sehingga membuat rentan tanggul.
“, Kini kita sedang melakukan di banyak tempat, Di sini kita di bantu oleh BBWS, Jadi, Sama sama kalau sudah selesai penambang juga bisa memberikan penguatan di bawah, Jadi kalau menambang tidak di pinggir pinggir sehingga tidak terjadi kerentanan di titik titik bronjong atau tanggul. Ini semua harus kita jaga bersama”, Tegasnya
Sementara itu, Arsyad Subekti , ketua Lembaga Swadaya Masyarakat AMPEL sebelumnya juga pada tahun 2020, 2023 selalu menyoroti terkait adanya dugaan aktifitas tambang pasir nakal yang membuat beberapa bangunan tanggul di aliran rejali berpotensi rentan rusak dan terkikis karena tidak menguatkan tanggul dengan limbah tambang. Namun, oknum penambang masih tetap nakal dan tidak memperdulikan keselamatan warga.
“, Kami sangat menyayangkan atas kejadian kejadian seperti ini terjadi berulang ulang dan lokasinya hanya di wilayah itu itu saja. Kenapa dinas Terkait dalam hal ini tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas kejadian kejadian tahun lalu, Mereka memiliki wewenang Terkait itu, Memberikan arahan, Peringatan, Bahkan rekomendasi sanksi . Negara dalam hal ini berpotensi di rugikan mengeluarkan anggaran Puluhan Milyar bahkan ratusan milyar dengan Permasalahan yang klasik,
Di lain sisi tidak adanya kesadaran dari oknum penambang, Dalam Rencana kerja dan Anggaran Biaya ( RKAB) sudah jelas setiap pemegang IUP OP memberikan perencanaan salh satunya memperkuat tanggul dari limbah tambang ( batuan) dan tidak mengambil material 25 meter dari tanggul, Semuanya sudah jelas tinggal pengawasan dan pelaksanaannya, Dari kejadian ini semoga tidak ada lagi tanggul tanggul yang terkikis karena aktifitas Penambangan pasir dan sekali lagi Dinas terkait harus mengevaluasi “, Tegasnya. ( AN).
