Harianmerdekapost.com, Pontianak, Kalbar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melalui 100 hari kerja pada jabatannya sebagai menteri. AHY kemudian menyampaikan sejumlah pencapaiannya dalam 100 hari tersebut. Mulanya putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mendapat amanah dan sejumlah arahan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengemban tugasnya. Mendapat mandat itu, AHY mengaku langsung tancap gas bekerja.
“Hari pertama bekerja langsung terbang dan turun ke lapangan. Inilah yang kita lakukan di Sulawesi Utara saat itu, saya langsung menyerahkan sertifikat secara door to door sekaligus juga menyerahkan penyerahan untuk gereja,” cerita AHY dalam jumpa pers di kantornya.
Selain ‘belanja masalah’, AHY mengatakan, pada awal masa jabatannya, dia turut menyambangi sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait dengan ATR/BPN. Tujuannya, kata dia, untuk berkoordinasi menyelesaikan segala masalah yang hendak diselesaikan.
“Banyak urusan ATR/BPN dengan APH, urusan sengketa, konflik, mafia tanah dan lai-lain Oleh karena itu, kami mendatangi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri,” ucap nya.
AHY kemudian memaparkan sejumlah program kerja di kementerian ATR/BPN. Pertama, katanya, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). AHY menyebut program itu merupakan salah satu arahan prioritas dari Presiden Jokowi.
Pada 2017, kata AHY, baru ada 46 juta bidang tanah yang teregister dan meningkat menjadi 110,8 juta pada Februari 2024.
“Alhamdulillah dalam 1.000 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregister. Sehingga hari ini ada 133,3 juta bidang tanah. Mohon doa dan dukungan teman-teman sekalian, mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini benar-benar bisa tercapai 120 bidang tanah (yang teregister PTSL),” ujar AHY.
Kemudian, kata AHY dirinya juga berbicara mengenai progres penyelesaian tanah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. AHY mengatakan mendapat target 21 paket pengadaan tanah untuk diselesaikan di IKN.
“Dalam minggu-minggu terakhir ini ada empat paket pengadaan yang telah selesai, sedangkan beberapa masih on going. Di antaranya untuk infrastruktur tahap satu, sistem pengelolaan air minum. Lalu ada jalan shortcut di Pasar Sepaku dan yang terakhir jalan tol akses menuju IKN.
Kemudian perihal pemberantasan mafia tanah, AHY menyebut pada awal jabatannya melakukan rapat pra operasi untuk menentukan target operasi. AHY menyebut terdapat 82 kasus yang diduga menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp 1,7 triliun.
“Kita bekerja dengan serius ada 19 kasus yang berhasil (diberantas) yang lainnya masih on progress. Dari 19 kasus saja kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat itu sekitar Rp 893 miliar,” ungkap AHY.
“Sebetulnya lebih banyak lagi yang bisa kita selamatkan, tapi tentu serba ada keterbatasan,” tegas AHY.
Sebagaimana diketahui, AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Menteri Polhukam, pada Rabu (21/2/2024). AHY menjabat sebagai menteri di 8 bulan sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setelah dilantik, AHY menyebut telah membuat rencana hal-hal yang harus dikerjakan dalam 100 hari kerjanya. Setelah dilantik, AHY kerap menyuarakan komitmennya menumpas praktik mafia tanah dan mempercepat sertifikat tanah elektronik.
“Karena memang saya niatkan 100 hari pertama ini saya ingin fokus pada kerja, karena saya harus segera memahami kompleksitas permasalahan ATR/BPN, termasuk juga belanja masalah,” ujar AHY pada Kamis (18/4).
AHY menjelaskan berbagai persoalan tata ruang dan pertanahan tidak hanya ada di pusat, tapi juga di daerah. Menurutnya, terdapat kompleksitas dalam masalah tata ruang wilayah.
“Berdasarkan laporan dan pengaduan yang kami dapatkan, ini ragamnya dari mulai terkait dengan overlapping, tumpang-tindih tanah termasuk yang dilakukan oleh para mafia tanah, hingga masalah tata ruang wilayah yang harus disusun dengan Rapi”, ungkap AHY. (Red)
