Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan cukup masif dalam 3 tahun terakhir.
Alhasil atas capayannya dalam tiga tahun terakhir itu Kabupaten Sumenep menduduki peringkat pertama dalam penanganan kemiskinan di Jawa Timur.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep Pada tahun 2022, angka kemiskinan mencapai 18,76 persen, menurun menjadi 18,7 persen pada tahun 2023, dan selanjutnya turun menjadi 17,78 persen di tahun 2024. Penurunannya yakni 0,92 persen.
Dalam periode 2016-2021, angka kemiskinan menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya mencapai 20,51 persen pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19.
Angka kemiskinan Tahun 2016 sebesar 20,09 persen. Tahun 2017 sebesar 19,62, tahun 2018 sebesar 20,16, tahun 2019 mencapai 19,48, naik menjadi 20,18 persen pada tahun 2020.
Penurunan dalam tiga tahun terakhir lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Kepala BPS Sumenep Joko Santoso, menyatakan bahwa penurunan ini menempatkan Sumenep sebagai peringkat pertama dalam penanganan kemiskinan di Jawa Timur.
Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berkurang dari 206,20 ribu jiwa pada 2022 menjadi 196,42 ribu jiwa pada 2024.
Sementara itu, Kepala Bappeda Arif Firmanto memgatakan, turunya angka kemiskinan di Sumenep tidak lepas dari program Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Banyak dari program Pemkab Sumenep yang telah berperan penting dalam pengurangan angka kemiskinan seperti halnya bantuan untuk guru ngaji, beasiswa, dan pembangunan infrastruktur.
Sektor ketenagakerjaan juga berkontribusi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi 1,36 persen pada tahun 2022, terendah di Jawa Timur.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 67,74 persen pada 2021 menjadi 69,13 persen pada 2023.
Oleh sebab itu, dengan tren penurunan yang positif, Arif Firmanto berharap Kabupaten Sumenep semakin mendekati target pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai SDGs 2030.
“Meski sudah begitu yang jelas tantangan tetap ada, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, maka dengan itu Pemerintah berencana memperkuat infrastruktur dan meningkatkan dukungan untuk usaha mikro dan kecil,” tukasnya. (*\Nri)
