Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Biaya operasional listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sumenep menembus Rp1,3 miliar. Angka tersebut, menurut pihak dinas, masih berada pada kisaran yang sama seperti tahun sebelumnya dan menjadi salah satu beban terbesar dalam penyediaan layanan penerangan jalan.
Kepala Disperkimhub Sumenep Yayak Nur Wahyudi melalui Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Transportasi Disperkimhub Sumenep, Imam Afif Rusidy, menjelaskan bahwa pengeluaran untuk listrik PJU pada 2025 tidak mengalami perubahan signifikan.
“Normalnya setiap bulan biaya listrik PJU berada di angka Rp1,3 miliar, kadang juga turun menjadi Rp1,2 miliar, sebagaimana tahun kemarin,” ungkapnya.
Afif merinci bahwa anggaran besar tersebut hanya mencakup PJU yang berada di ruas jalan nasional serta jalan kabupaten. Sementara itu, untuk kawasan pedesaan, kemampuan dinas dalam melakukan pembiayaan masih sangat terbatas.
“Di wilayah desa, hanya beberapa titik saja yang bisa kami tangani, contohnya di Jalan Poros Desa Gapura. Di luar itu, biaya listrik PJU menjadi tanggung jawab pemerintah desa masing-masing,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan tanpa alasan. Keterbatasan anggaran membuat pihaknya tidak dapat memperluas cakupan hingga ke seluruh desa yang membutuhkan penerangan jalan.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan di lapangan sebenarnya cukup besar, namun penambahan titik PJU harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski begitu, Afif memastikan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kebutuhan penerangan di pelosok desa. Pihaknya berencana mengusulkan penambahan alokasi anggaran agar sebagian biaya listrik PJU di wilayah pedesaan dapat ditanggung oleh Pemkab.
“Jika anggarannya nanti bertambah, kami akan mengupayakan agar beberapa titik PJU di desa bisa diambil alih pembiayaannya oleh pemerintah kabupaten,” tuturnya.
Afif berharap langkah tersebut dapat membantu pemerataan penerangan jalan, mengurangi risiko kecelakaan, serta mendukung aktivitas masyarakat di malam hari, terutama di daerah-daerah yang selama ini minim fasilitas penerangan.
“Pemerintah kabupaten akan terus berupaya menjaga kualitas layanan publik meski harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal,” tukasnya. (*)
