Harianmerdekapost-Pasuruan,-Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Eddy Paripurna menilai Non Government Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah daerah.
Hal itu disampaikan Eddy, sapaan akrabnya saat membuka acara Sosialisasi peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif di sebuah rumah makan di Pandaan, Sabtu (25/10/2025).
Disampaikan dia, mereka punya peran dan sekaligus tugas untuk kontribusi dalam kemajuan sebuah daerah. Dalam konteks ini, LSM atau NGO punya tanggung jawab membangun Kota dan Kabupaten Pasuruan.
“Sederhananya, mereka (LSM atau NGO) perwakilan dari suara – suara masyarakat, karena mereka juga mendengar dari bawah. Tugas mereka, menyuarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat,” katanya.
Sehingga, apa yang disampaikan teman – teman itu harus didengar dan diperjuangkan karena yang dibawa adalah kepentingan masyarakat. Sehingga, yang namanya percepatan pembangunan bisa dilakukan.
“Teman – teman ini harus menjadi mitra atau bagian untuk memajukan sekaligus membangun Kota dan Kabupaten Pasuruan. Misalnya, pemerintah tanggap saat mendapat laporan , masalah bisa cepat diselesaikan,” urainya.
“Marilah kita sebagai warga Pasuruan menjadikan Pasuruan lebih baik. Kita jangan bicara masalah kepentingan hanya untuk golongan maupun pribadi. Tapi bagaimana kita membangun Pasuruan secara bersama sama” tambahnya
Di sisi lain, kata Eddy, NGO juga memiliki peran sebagai pengingat Kepala Daerah untuk tetap berada dalam koridor menjalankan tugas – tugasnya sesuai dengan janji kebijakan yang pernah disampaikannya.
“Sekarang sudah saatnya kolaborasi dan sinergi bersama semua pihak. NGO atau LSM juga harus bekerja sesuai dengan janjinya, mewakili kepentingan masyarakat bukan justru menyalahgunakannnya,” tegasnya.
Lujeng Sudarto, Direktur Pusat Studi dan Advokasi (PUSAKA) mengatakan, ada dua model atau bentuk pembangunan yang berkembang selama ini. Pertama, top-down (dari atas) dan kedua bottom-up (dari bawah).
Disebutkan Lujeng, sapaan akrabnya, paradigma top-down pendekatannya adalah kebijakan terkait pembangunan dirancang oleh pemerintah dari pusat, tanpa banyak melibatkan masyarakat.
Sedangkan bottom-up menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
“Kalau hari ini berbicara good goverment, harusnya sudah tidak ada lagi monopoli di pemerintahan. Masyarakat harus dilibatkan. Karena menuju pemerintahan yang baik, ada tiga komponen yang dilibatkan,” paparnya.
Tiga komponen itu, kata Lujeng, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta. Pasuruan, baik Kota atau Kabupaten sudah harus menerapkan ini karena ini salah satu syarat menuju pemerintahan yang baik.
Ayik Suhaya, Ketua GM FKPPI mengaku sepakat bahwa NGO atau LSM itu harus mendapat ruang dan porsi dalam mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, LSM adalah representasi masyarakat.
“Kita jemput bola dengan turun ke masyarakat, setelah itu kita sampaikan ke pemerintah. Jadi, memang sudah seharusnya sinergi antara pemerintah dengan LSM atau NGO sebagai bagian dari serap aspirasi,” tutupnya..izz
