Harianmerdeka.com.,MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Timika berita ini dilansir dari mimikakab.go.id, Senin (24/07/2023).
Hadir sekaligus membuka secara resmi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM pada Setda Mimika, Bertha Beanal didampingi oleh Kepala Dinas DP3AP2KB, Hermalina W. Imbiri, serta Narasumber, Kabid PUGPPKB (TIM Teknis PUGPPRG Papua), Adeltje Pekade, SH,MM.
Dalam Sambutan Bupati, Bertha menyampaikan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan oleh cukup banyak pihak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat masih banyak praktek ketidakadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan yang kebanyakan dialami oleh perempuan.
Ia melanjutkan, padahal pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu Strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000, dimana strategi yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek dapat melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan baik di pemerintahan pusat dan daerah.
“Untuk kondisi di Kabupaten Mimika sendiri sebenarnya dapat kita lihat melalui indeks pembangunan gender (IPG), sebab pada titik inilah perlunya kita bersama sama melakukan evaluasi strategi agar terciptanya percepatan kesetaraan gender dan implementasi pug sesuai target RJMD kabupaten mimika,” ungakapnya.
Indikator atas keberhasilan implementasi PUG, tidak hanya melalui angka statistik IPG melainkan juga adanya legitimasi melalui peran bersama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).
“Perlu saya tekankan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan,” tegasnya
Strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program Pembangunan demi memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua.(Amatus Rahakbauw).
