Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyajikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terus dibuktikan secara konsisten.
Hal ini dibuktikan dengan kembali diraihnya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Tak tanggung-tanggung, predikat bergengsi ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2017 hingga 2024.
Capaian ini menunjukkan keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Sumenep berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, pada Kamis (17/04/2025).
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Bupati Achmad Fauzi mengungkapkan bahwa capaian WTP ini adalah buah dari kerja keras serta sinergi antara seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Ini adalah hasil dari kerja kolektif semua pihak, baik jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat yang terus mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintahan. Seluruh ASN pun semakin termotivasi untuk bekerja lebih giat membangun Sumenep,” ungkapnya.
Menurut Bupati, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi pemacu semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
“Kami harap seluruh elemen terus memberikan dukungan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel setiap tahunnya,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN dan non-ASN untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berkomitmen meningkatkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi untuk mendukung suksesnya program pembangunan,” ujar Bupati Fauzi.
Di akhir pernyataannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya. Ia juga mengingatkan bahwa setiap catatan atau rekomendasi dari BPK RI harus menjadi bahan evaluasi demi perbaikan tata kelola keuangan ke depan.
“Seluruh pimpinan OPD dan ASN harus menjadikan rekomendasi BPK sebagai komitmen untuk terus memperbaiki sistem keuangan daerah, demi terwujudnya Kabupaten Sumenep yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
