Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mencium aroma ketidakberesan dalam penyaluran bantuan Alat Permainan Edukatif (APE). Dugaan itu mengemuka setelah wakil rakyat melakukan inspeksi mendadak ke TK Al Jailani di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Selasa, (16/12/2025) kemarin.
Temuan paling mencolok adalah minimnya informasi yang dimiliki pihak sekolah terkait nilai anggaran bantuan APE tahun 2024 yang bersumber dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep. Pihak sekolah mengaku tidak pernah menerima dana secara langsung, melainkan hanya mendapatkan bantuan dalam bentuk barang jadi.
“Kami menerima bantuan APE luar dan APE dalam. Semuanya sudah jadi, kami tidak belanja sendiri,” kata Kepala TK Al Jailani, Isnawati, kepada wartawan.
Saat diminta memperkirakan nilai bantuan tersebut, Isnawati menyebut angka sekitar Rp150 juta. Namun, ia menegaskan tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran karena tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan maupun pencairan dana.
Kondisi ini langsung menuai sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’odin. Ia mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran bantuan yang seharusnya diketahui oleh penerima manfaat.
“Bagaimana mungkin lembaga penerima tidak tahu berapa nilai anggaran yang dialokasikan untuk mereka,” tegasnya.
Kejanggalan lain juga ditemukan pada prasasti peresmian area bermain dan APE di sekolah tersebut. Prasasti hanya mencantumkan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024, tanpa mencantumkan besaran pagu anggaran.
“Di prasastinya pun tidak dijelaskan berapa dana yang digunakan,” ujar Sami’odin.
Atas rangkaian temuan tersebut, Komisi IV DPRD Sumenep memastikan akan segera memanggil jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep guna meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait mekanisme serta transparansi penyaluran bantuan APE.
“Kami akan memanggil Dinas Pendidikan Sumenep untuk dimintai penjelasan secara terbuka,” pungkas Sami’odin. (*)
