Harianmerdekapost.com, Pontianak, Kalbar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menyatakan perihal temuan terkait pengendalian intern dan kepatuhan tentang APBD thn 2023 pada Dinas pendidikan & kebudayaan Prov Kalbar sehausnya segera ditindaklanjuti,Masalah ini terkait pengelolaan dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) serta Dana BOS pada Dinas pendidikan & kebudayaan Prov Kalbar ditenggarai tidak sesuai ketentuan yang berlaku,hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Prov Kalimantan Barat,Heri Mustamin SH.
Heri Mustamin mengatakan bahwa kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov Kalbar terlalu banyak “Over Acting”,Begini ya, saya mengamatinya, sepertinya Dinas Pendidikan ini terlalu banyak Over Acting,” cetus Heri Mustamin pada Kamis (6/6) memprotes Dengan Nada Tegas.
katanya kalimat “over acting” terkait kinerja Dinas pendidikan & kebudayaan prov Kalbar tak berarti tanpa alasan yang jelas persoalannya, selama ini Dinas pendidikan &kebudayaan prov kalbar saat melakukan rapat anggaran atau rapat lainnya bersama Komisi V DPRD Prov Kalbar, kurang begitu terbuka,laporan selalu beres dalam bekerja.
Dalam laporan kinerjanya selalu dianggap baik serta beres,Saat ini,ternyata adanya temuan tentang beasiswa serta dana BOS, Sayapun tidak tahu ada masalah apa? perihal Badan pemeriksa Keuangan ( BPK) RI membidiknya menjadi permasalahan Serta temuan, ungkapnya.
Masalah pengelolaan dana PBP, politikus Partai Golkar Kalbar ini meyakinkan Komisi V DPRD Prov Kalbar sangat mendukung langkah Dan upaya tersebut,Sudah seharusnya mendukung sesuai aturan yang berlaku,baik,benar, dan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan( BPK ) RI.
Sangat disayangkan,jalur komunikasi dengan Kepala Dinas pendidijan &Kebudayaan Prov Kalbar selama ini sangat sulit,Heri Mustamin mengatakan kerap menghubungi via whatsApp ( WA) ingin membicarakan situasi dan perkembangan dunia pendidikan dikalbar.
Anggota Dprd Komisi V, ingin komunikasi kesulitan, ingin bicara tentang situasi dan perkembangan dunia Pendidikan di Kalbar dengan masalah yang terjadi pada saat ini,Bu kadis pendidikan & kebudayaan sangat sulit dihubungi,Perihal adanya temuan BPK tentang beasiswa dan dana Bos
Heri mustamin meminta apabila diperbolehkan Pj Gubernur Kalbar untuk melakukan evaluasi terhadap Kadis pendidikan &nkebudayaan prov Kalbar,hingga, saat ini ada banyaknya temuan tentang penyaluran dana bos dan beasiswa,ini seharusnya disampaikan secara transparan serta dijelaskan masalah apa.
Hal ini ada keleluasan membuat aturan teknis, tetapi yang terpenting dana bos tidak menyulitkan sekolah serta tidak melanggar aturan dan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI,katanya.
Anggota DPRD Prov Kalbar,Komisi V ini Menginginkan pengelola keuangan dapat dilakukan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku, apa bila ada kebijakan tersendiri, sebaiknya dilakukan konsultasi serta bersama-sama membahasnya dan prinsifnya mengikuti aturan yang sudah ada.
Anggota Komisi V DPRD prov Kalbar secepatnya melakukan rapat kerja bersama kepala dinas serta meminta klarifikasi,Agar kedepannya Persoalan beasiswa dan dana BOS tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.tujuannya kedepan, Pendidikan Kalbar akan menghadapi tahun ajaran baru,Saat sekarang saja persoal PPDB belum ada solusi dan belum tuntas,seperti daya tampung SMA Negeri di beberapa wilayah di Kota Pontianak dan dibeberapa daerah lainnya yang ada dikalbar tutup Heri Mustamin mengahiri.
edi (tim-hmp)
