Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Rencana aksi unjuk rasa guru honorer di Kabupaten Sumenep semakin memanas. Gerakan mereka disebut mendapat intervensi dari oknum PPPK berinisial BI, yang diduga berusaha menggagalkan aksi.
“Kami tahu ada manuver untuk melemahkan aksi ini. Itu jelas tidak fair. Kami hanya memperjuangkan hak sesuai aturan. Harusnya sesama guru saling menopang, bukan saling menjegal,” tegas salah seorang guru honorer yang meminta namanya dirahasiakan, Senin (22/9).
Meski ada upaya penggembosan, para guru memastikan tidak gentar. Mereka akan tetap turun ke jalan menggelar aksi damai di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Selasa (23/9) mulai pukul 07.00 WIB.
Mereka menuntut agar 476 guru honorer diakomodir dalam formasi PPPK Paruh Waktu.
Gerakan ini muncul setelah ratusan guru honorer tidak masuk daftar usulan. Menurut mereka, syarat dan aturan sebenarnya memungkinkan seluruh guru diakomodir.
Kekecewaan itu kemudian berkembang menjadi desakan kolektif agar Disdik segera mengajukan usulan tambahan.
Mereka menegaskan, tuntutannya berlandaskan sejumlah regulasi, mulai dari UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, Kepmenpan-RB Nomor 948 Tahun 2024, dua surat edaran Menpan-RB tahun 2025, hingga hasil rapat paripurna DPRD yang menganggarkan gaji PPPK Paruh Waktu.
Sementara itu, Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, sebelumnya menyatakan usulan PPPK Paruh Waktu menyesuaikan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
“Kalau satuan pendidikan sudah terisi, tidak bisa ditumpuk-tumpuk lagi,” ujarnya, Jumat (19/9).
