Harianmerdekapost.com-Pasuruan— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar rapat paripurna Jawaban Bupati terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rencana pembiayaan bersumber dari pinjaman daerah. (04-11-2026)
Rencana pinjaman yang diajukan sebesar Rp363 miliar dalam RAPBD 2027 ini mendapat beberapa pertanyaan dari sejumlah fraksi, mulai dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, hingga Fraksi Gabungan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyoroti apakah rencana pinjaman telah didasarkan pada perhitungan matang terkait kemampuan fiskal daerah, manfaat ekonomi dan sosial yang terukur, serta potensi beban fiskal di masa mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo menjelaskan bahwa, ” rencana pinjaman untuk ini difokuskan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya di wilayah selatan yang mencakup 10 kecamatan dengan total 614.000 jiwa. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Purwodadi, Purwosari, Wonorejo, Kejayan, Sukorejo, Prigen, Puspo, Pasrepan, Tutur, dan Tosari.
Solusi yang disiapkan adalah pendirian fasilitas rujukan kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah selatan, tepatnya di aset pemerintah yang berada di Kecamatan Purwodadi. RSUD ini nantinya akan menjadi rujukan bagi puskesmas dan klinik kesehatan di wilayah selatan.
Terkait kekhawatiran beban fiskal di masa depan, pemerintah memastikan bahwa pembayaran cicilan pinjaman tidak akan menggangu fiskal kita, karena pembayaran cicilan pinjaman akan dibantu oleh SILPA BLUD kesehatan yang sudah beroperasional, seperti RSUD Bangil dan RSUD Grati. Bahkan, RSUD Purwodadi yang direncanakan dapat menampung 200 pasien rawat inap saat beroperasi penuh nantinya diyakini mampu membantu membayar cicilan pinjamannya sendiri.
Disamping itu Universal Health Coverage (UHC) akan tetap dipertahankan dan semakin lengkap dengan adanya layanan rujukan di wilayah selatan.
Selain kesehatan, pinjaman daerah juga dialokasikan untuk membiayai dua ikon wisata, yakni Pasar Cengho dan Pemandian Alam Banyu Biru. Berdasarkan kajian, kedua destinasi wisata ini dinilai sangat layak dibiayai oleh pinjaman daerah karena berpotensi melipatgandakan retribusi PAD Kabupaten Pasuruan serta terintegrasi dengan sektor pariwisata daerah.
Pemerintah juga menyiapkan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga jika diperlukan, guna memastikan nilai pinjaman dari debitur PT SMI dapat terserap optimal tanpa mengganggu porsi PAD murni.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mengintegrasikan Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Gondangwetan dengan daya tampung ribuan siswa dari desil 1 dan 2. Selain itu, belanja modal pendidikan yang dinilai terbatas di tingkat kabupaten telah di-cover oleh program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat senilai Rp66 miliar untuk periode 2025–2026.
Sementara itu, untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seluruh program pengembangan dan naik kelas kini dipusatkan di Pasuruan Creativity Center (PCC) di bawah naungan Dinas Perindustrian Kabupaten Pasuruan…izz
