Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengakui sudah tiga tahun terakhir tidak mendapatkan kucuran anggaran dari APBD untuk program budidaya rumput laut. Kondisi ini menambah panjang deretan persoalan yang membelit petani di daerah pesisir.
Kabid Perikanan Budidaya, Edie Ferrydianto, membenarkan bahwa dana terakhir untuk sektor ini hanya digelontorkan pada 2022 dengan nilai sekitar Rp100 juta.
“Kita selalu ajukan setiap tahun. Tapi sering kali tersandung efisiensi belanja dan prioritas lain,” ungkapnya, Jumat (26/9).
Edie menegaskan, terhentinya anggaran bukan karena dinasnya gagal meyakinkan TAPD, melainkan murni karena kebijakan efisiensi pemerintah daerah.
Sementara itu, petani rumput laut hanya bisa bergantung pada bantuan terbatas dari pemerintah provinsi maupun pusat, itupun tidak banyak dan hanya menjangkau kelompok tertentu.
“Mudah-mudahan tahun 2026 bisa dialokasikan lagi,” harap Edie.
Namun, situasi ini memicu keprihatinan DPRD. Anggota Komisi II, H. Masdawi, menilai pemerintah daerah tak boleh lepas tangan. “Kalau anggaran minim, setidaknya komunikasi jangan putus. Jangan biarkan petani merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Masdawi juga memberi peringatan keras: tanpa langkah nyata, budidaya rumput laut bisa ditinggalkan petani. “Kalau dibiarkan, profesi ini mati suri. Sebab petani tak lagi melihat ada keberpihakan pemerintah,” tandasnya.(*)
