Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Kepastian baru akhirnya diterima ratusan guru honorer di Kabupaten Sumenep setelah sempat dilanda ketidakjelasan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Selasa (23/9), dipastikan bahwa usulan tambahan akan diajukan ke Kementerian PAN-RB.
Perwakilan guru honorer, Moh. Abbas, menyebut keputusan itu sebagai kabar yang melegakan.
“Alhamdulillah, Disdik dan BKPSDM sudah sepakat memperjuangkan kami. Yang belum terakomodasi akan diusulkan ke Kemenpan RB,” ungkapnya penuh rasa haru.
Namun, Abbas juga menegaskan, bila janji tersebut tidak terealisasi, pihaknya siap menempuh langkah lain demi memperjuangkan nasib guru honorer.
Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, dalam kesempatan itu menyampaikan permohonan maaf. Ia menekankan, kebijakan formasi disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Misalnya di SD, hanya dibutuhkan delapan guru, maka tidak mungkin lebih dari itu. Karena itu kami mencari skema terbaik. Sebagian bisa ditempatkan di formasi guru, sebagian lagi di bidang teknis. Semoga usulan ini diterima kementerian,” jelasnya.
Agus memastikan pihaknya tengah mempercepat proses administrasi.
“Malam ini targetnya tuntas. Sementara ini ada 476 guru yang masuk dalam usulan tambahan,” ujarnya.
Plt Kepala BKPSDM Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan lembaganya siap menindaklanjuti hasil dari Disdik.
“Kebutuhan tenaga pendidik ditentukan Disdik, sedangkan kami yang mengurus proses administrasi. Dari awal, Bupati sudah menegaskan tidak boleh ada guru yang ditinggalkan. Kita harus optimis, karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun,” katanya.
Sebagai informasi, dari total 2.119 guru honorer di Sumenep, hanya 1.621 yang awalnya diusulkan dalam formasi PPPK Paruh Waktu. Sementara 476 lainnya belum tercover, sehingga mereka mendesak agar seluruh tenaga honorer diperjuangkan tanpa terkecuali. (*)
