Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengadakan Forum Konsultasi Publikuntuk menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep di lantai 2 Kantor Bupati Sumenep, pada Selasa, 11 Februari 2025.
Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Dapat Apresiasi dari Bakorwil IV Pamekasan
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil IV) Pamekasan karena digelar lebih awal dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.
Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Sufi Agustini, menilai forum ini sebagai langkah positif Pemkab Sumenep dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan forum ini. Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan,” ujar Sufi.
Sekda Sumenep: Aspirasi Masyarakat Sangat Diperlukan
Forum ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edy Rasyadi, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program pembangunan daerah.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan masukan. Ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata Edy dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap aspirasi akan dipertimbangkan dalam penyusunan RKPD 2026.
“Fakta di lapangan sangat kami butuhkan untuk menentukan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
RKPD 2026: Fokus pada Pembangunan yang Tepat Sasaran
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai aspirasi guna menentukan prioritas pembangunan yang lebih efektif.
“RKPD 2026 harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan program pembangunan yang dirancang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Forum ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga perwakilan masyarakat. Mereka turut aktif memberikan pandangan dan masukan strategis dalam proses perencanaan.
“Kami berharap hasil diskusi ini bisa menjadi landasan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat Sumenep,” tambah Arif.
Komitmen Pemkab Sumenep dalam Perencanaan Pembangunan
Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep Tahun 2025.
Melalui forum ini, Pemkab Sumenep menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Diharapkan, hasil forum ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
