Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Untuk pertama kalinya, Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Komisioner Komisi Informasi (KI) secara terbuka dan disiarkan langsung dari ruang paripurna DPRD, Rabu (13/8/2025).
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Proses seleksi yang biasanya berlangsung tertutup kini bisa diakses langsung oleh masyarakat secara real time, menciptakan ruang partisipasi dan pengawasan publik.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi modern. Menurutnya, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata dari penghormatan terhadap hak publik untuk tahu.
“Sejarah keterbukaan informasi publik selalu sejalan dengan pergerakan republik ini. Ia menandai berakhirnya era absolutisme, dan lahirnya tata kelola pemerintahan yang transparan sebagai antitesis otokrasi,” ujarnya.
Darul juga menambahkan bahwa di era digital saat ini, transparansi menjadi standar mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Ia menilai keterbukaan bukan hanya soal regulasi, tetapi juga budaya politik yang mendorong akuntabilitas.
Dalam fit and proper test kali ini, 11 calon komisioner diuji satu per satu. Masing-masing diberikan kesempatan memaparkan visi dan misi, sebelum kemudian menjawab pertanyaan dari para anggota dewan. Format terbuka ini dinilai memberi ruang bagi publik untuk menilai langsung kualitas dan integritas para kandidat.
Proses seleksi terbuka ini diapresiasi sebagai bentuk konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Harapannya, mekanisme seperti ini dapat menghasilkan komisioner yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai transparansi.
“Masyarakat kini memiliki peran strategis sebagai pengawas dalam proses demokrasi daerah. Siaran langsung bukan hanya sarana dokumentasi, tetapi juga instrumen penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses seleksi pejabat publik,” tukasnya.(*)
