Manokwari, HarianMerdekaPost.com– Imam Maliki, anggota DPRK terpilih Kabupaten Manokwari Selatan dari Partai Gerindra, hingga kini belum juga dilantik sebagai Wakil Ketua II DPRK ManSel. Padahal, Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra telah dikeluarkan sejak Januari 2025.
“SK dari DPP sudah turun dan nama saya sudah ditetapkan sebagai Wakil Ketua II. Bahkan fraksi kami di DPRK Manokwari Selatan telah menerima dan menyetujui penetapan tersebut. Namun sampai hari ini, pelantikan belum juga dilakukan,” ujar Imam kepada awak media di Manokwari, Senin (14/4/2025).
Pelantikan seharusnya dilaksanakan pada 17 Januari 2025, namun ditunda tanpa alasan yang jelas. Menurut Imam, seluruh anggota DPRK Manokwari Selatan hasil pemilu sebelumnya telah dilantik, dan tinggal menunggu penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk unsur pimpinan.
“Sudah ada jadwal pelantikan pimpinan definitif, tapi mendadak dibatalkan. Padahal, rapat paripurna penetapan pimpinan sementara sudah dilakukan. Posisi Ketua diisi oleh kader PDI Perjuangan, Wakil Ketua I dari Partai NasDem, dan saya dari Gerindra ditunjuk sebagai Wakil Ketua II,” terangnya.
Imam menduga penundaan tersebut disebabkan adanya persoalan internal di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra. Ia menyatakan telah menyampaikan laporan ke DPP, dan mendapat penegasan bahwa seluruh struktur partai di daerah harus patuh terhadap keputusan pusat.
“DPP menegaskan bahwa DPC dan DPD tidak memiliki kewenangan menolak atau menunda keputusan yang telah dikeluarkan. Mereka harus melaksanakannya sesuai instruksi partai,” tegas Imam.
Ia juga mencurigai adanya ketidakharmonisan dalam internal partai terkait penetapan namanya sebagai pimpinan dewan.
“Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa nama lain yang diusulkan DPD tidak disetujui DPP, tetapi justru nama saya yang diputuskan? Mungkin ini yang membuat beberapa pihak tidak senang,” tambahnya.
Imam berharap DPP Gerindra segera mengambil langkah tegas agar proses pelantikan yang telah tertunda selama hampir tiga bulan ini dapat segera dilaksanakan, demi kelancaran fungsi kelembagaan DPRK Manokwari Selatan.(ARK)
Editor Amatus.Rahakbauw.K
