Harianmerdekapost.com,Pontianak,kalbar-Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar di Indonesia kini menjadi perhatian serius. Meskipun pertumbuhan ekonomi negara ini terus meningkat, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin mencolok. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan masa depan kelas menengah yang semakin terpuruk dan potensi ancaman bagi stabilitas sosial dan ekonomi negara.Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio—indikator ketimpangan pendapatan—meningkat dari 0,38 pada 2019 menjadi 0,41 pada 2023. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Enny Sri Hartati, mengungkapkan, “Jika ketimpangan ini terus berlanjut, kita bisa melihat penurunan signifikan dalam daya beli dan kesejahteraan kelas menengah. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi ekonomi nasional.”Dampak Pada Kelas Menengah Kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional semakin merasakan dampak dari ketimpangan yang melebar. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 60% responden dari kelas menengah mengaku mengalami penurunan kualitas hidup dalam lima tahun terakhir.
Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya hidup yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan.”Biaya pendidikan dan kesehatan terus meningkat, sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan yang signifikan,” kata Dr. Piter Abdullah, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE).
“Kelas menengah semakin terhimpit dan ini bisa mengurangi konsumsi domestik yang merupakan motor penggerak utama ekonomi kita.”Ancaman Bagi Stabilitas Ekonomi dan Sosial Ketimpangan yang semakin melebar juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Ketika kelas menengah merasa terpinggirkan, potensi terjadinya ketidakpuasan sosial meningkat.
“Jika tidak ditangani dengan baik, ketimpangan ini bisa memicu ketidakstabilan sosial dan politik,” kata Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia. “Ini bisa berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi.”Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan, seperti program bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini masih menjadi perdebatan. “Kita perlu kebijakan yang lebih struktural dan berkelanjutan, bukan hanya bantuan jangka pendek,” tambah Dr. Enny Sri Hartati.
Para ekonom sepakat bahwa solusi untuk mengatasi ketimpangan ini harus bersifat holistik dan berkesinambungan. Dr. Piter Abdullah menyarankan adanya reformasi struktural dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. “Investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” katanya.Selain itu, penting juga untuk mendorong pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai motor penggerak ekonomi.
“UKM memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan,” ujar Faisal Basri. “Dukungan berupa akses permodalan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk mendorong sektor ini.
“Ketimpangan ekonomi yang melebar memang menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama semua pihak, optimisme masih bisa terjaga bahwa kelas menengah bisa kembali bangkit dan ekonomi nasional tetap stabil.[*kzn/andi.s/suardi]
