Harianmerdekapost -Pasuruan– Kondisi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bangil kini sudah kurang proporsional. Membludaknya jumlah tahanan jauh melampaui kapasitas ideal, memicu kekhawatiran serius akan potensi pertukaran informasi terkait aksi kejahatan jika pengawasan tidak diperketat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, mengungkapkan keresahan masyarakat terkait citra negatif Rutan Bangil. “Ada banyak keluhan di masyarakat. Makanya hari ini kami berdiskusi untuk memahami kondisi riil di Rutan Bangil dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang mungkin bisa kami fasilitasi,” ujarnya, dalam rapat dengan jajaran Rutan Bangil, kemarin (28/4).
Plt Kepala Rutan Bangil, Muhammad Faishol Nur, mengakui kondisi tersebut. Meski demikian, ia mengapresiasi atas bantuan ambulans dari pemerintah daerah, ia berharap uluran tangan serupa dapat diberikan untuk mengatasi kekurangan fasilitas yang sudah tidak layak akibat overload. “Tempat kami sudah overload,” katanya lirih.
Kekhawatiran mendalam juga disuarakan oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono. Dengan jumlah penghuni mencapai 500 orang, berbanding jauh dengan hanya 67 personel rutan, potensi risiko keamanan sangat tinggi. “Bayangkan dengan personel yang ada tersebut tidak semuanya bertugas menjaga, tapi masih dibagi dengan tugas lainnya” .
” Yang saya khawatirkan adalah Dampak terburuk bila pengawasan tak maksimal justru bisa menjadi pusat pertukaran informasi kejahatan,” tuturnya.
Eko menekankan perlunya dukungan kuat dari pemerintah agar fungsi rutan dapat berjalan sesuai harapan, yaitu membina warga binaan agar tidak kembali terjerat masalah hukum. Sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan normal setelah lepas dari menjalani hukuman.
“Mau tidak mau memang butuh support pemerintah turut bantu agar fungsi rutan bisa sesuai harapan, artinya orang yang pernah ke sana tidak kembali karena tersangkut masalah hukum,” tegasnya.
Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah kesehatan warga binaan. Terutama bagi tahanan asal Pasuruan yang belum tentu terkaver Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Kalau warga Pasuruan sudah selesai begitu dengan KTP mereka bisa terlayani karena kita sudah UHC (Universal Health Coverage),” jelas Eko.
Menyikapi hal ini, dewan berjanji akan mengupayakan komunikasi antara pihak rutan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mencari solusi terbaik. “Apakah bisa diklaim otomatis atau setidaknya bisa dengan opsi pengurangan biaya,” ujar Eko…izz
