Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Reses ke-III Tahun 2025, yang bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Sumenep, Selasa (02/09/2025).
Rapat ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan, anggota dewan, dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil) disampaikan oleh para anggota dewan.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Afrian Mukhlas GZ, menyampaikan sejumlah persoalan penting yang menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Sebagaimana hasil reses sebelumnya, kami kembali menerima masukan terkait belum adilnya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Padahal potensi besar seperti perikanan dan migas tersedia di sana. Ironis jika potensi tersebut belum mendapat perhatian yang layak,” ungkap Afrian.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti banyaknya ruas jalan rusak di wilayah daratan, termasuk di Kecamatan Pragaan, Lenteng, Batuputih, Batang-Batang, hingga akses menuju objek wisata Pantai Lombang. Kondisi jalan yang rusak parah ini dinilai membahayakan pengguna jalan dan menghambat aktivitas ekonomi warga.
“Jika tidak segera ditangani, kerusakan jalan ini akan menimbulkan dampak serius bagi keselamatan masyarakat serta mengganggu roda perekonomian,” tambahnya.
Masalah penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi sorotan utama. Banyak lokasi, terutama di desa-desa jauh dari pusat kota, seperti Desa Batuputih Daya dan Jalan Raya Lenteng menuju Desa Kapedi, mengalami kegelapan karena lampu jalan yang padam bertahun-tahun tanpa perbaikan.
Dalam sektor ekonomi, Fraksi Demokrat menekankan perlunya dukungan konkret bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan bantuan permodalan. Masyarakat juga meminta pembangunan pasar representatif untuk menampung produk usaha rumahan (home industry), sekaligus menekan angka pengangguran di kalangan muda melalui program pelatihan keterampilan.
Di bidang pendidikan, Afrian menyampaikan kondisi memprihatinkan terkait minimnya ruang kelas yang layak di sekolah-sekolah pelosok. Selain itu, subsidi untuk Guru Ngaji dan Guru Madrasah Diniyah sangat dinanti oleh masyarakat sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan keagamaan.
Sementara dalam bidang kesehatan, Fraksi Demokrat menekankan perlunya perhatian serius Pemerintah Daerah dalam menghadapi situasi darurat kesehatan, terutama terkait wabah campak yang saat ini sedang melanda Kabupaten Sumenep.
“Kasus campak saat ini sudah menembus lebih dari 2.000 kasus dengan 17 korban jiwa. Ini merupakan bukti kelalaian dalam langkah pencegahan dini. Pemerintah harus segera melakukan vaksinasi darurat, edukasi masyarakat, dan memperbaiki layanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit,” tegas Afrian dengan nada prihatin.
Fraksi Demokrat juga mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk kesiapan menghadapi situasi darurat kesehatan masyarakat, dengan memperkuat sistem penanggulangan dan memperluas akses terhadap layanan medis yang berkualitas. (*)
