Harianmerdekapost com-Pasuruan– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan secara resmi merilis capaian kinerja tahun 2025 . Capaian target melampaui secara signifikan di berbagai sektor pelayanan hukum. Terlihat fokus utama dalam laporan tahun ini pada penguatan pemberantasan korupsi dan optimalisasi penegakan hukum yang humanis.
Pada sektor tindak pidana khusus, tim penyidik berhasil meningkatkan status penanganan perkara korupsi hingga dua kali lipat dari target awal. Tercatat sebanyak 4 kasus penyidikan dan 6 penuntutan perkara korupsi berhasil dirampungkan sebagai bentuk komitmen terhadap supremasi hukum di wilayah Pasuruan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Nurul Hisyam, menyatakan bahwa akselerasi penyidikan ini merupakan respons atas ekspektasi publik terhadap keadilan.
“Kami memastikan setiap penanganan perkara korupsi dilakukan secara profesional dan transparan guna menjaga integritas instansi,” tegas Nurul.
Sedangkan di sektor pidana umum, Kejari Kabupaten Pasuruan terus mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Sebanyak 4 perkara pidana berhasil diselesaikan di luar meja hijau melalui perdamaian antara pelaku dan korban demi memulihkan harmoni di masyarakat.
Nurul menjelaskan bahwa penerapan RJ bertujuan memberikan kesempatan bagi kedua pelaku tindak pidana ringan untuk berdamai tanpa mengesampingkan rasa keadilan korban. “Keadilan tidak selalu harus berakhir di penjara, terutama untuk kasus-kasus yang secara sosiologis bisa diselesaikan dengan mufakat,” tambahnya
Performa gemilang juga ditunjukkan oleh bidang Intelijen yang berhasil merealisasikan 27 kegiatan operasi intelijen dari target awal hanya 8 kegiatan. Sektor pencegahan melalui program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa juga konsisten dijalankan untuk membangun kesadaran hukum sejak dini.
Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Ferry Hary Ardianto, mengungkapkan bahwa fungsi intelijen difokuskan pada deteksi dini potensi konflik dan pengamanan proyek strategis. “Kami bekerja secara preventif untuk memastikan kondusivitas wilayah serta meminimalkan penyimpangan dalam pembangunan daerah,” ujar Ferry.
Selain penegakan pidana, bidang perdata dan tata usaha negara mencatatkan efektivitas tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah. Realisasi bantuan hukum melonjak hingga 326 kegiatan, jauh melampaui target semula yang hanya dipatok sebanyak 12 layanan.
Efisiensi kerja juga tercermin pada bidang pembinaan dan pemulihan aset yang mampu menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2,7 miliar. Angka tersebut setara dengan 284,5 persen dari target, didukung oleh pengelolaan barang bukti yang produktif melalui sistem lelang maupun pengembalian.
Melalui capaian menyeluruh ini, Kejari Kabupaten Pasuruan optimis dapat terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan di masa mendatang. Penguatan pengawasan di tingkat desa dan pengawasan proyek strategis tetap menjadi agenda prioritas untuk menjaga stabilitas daerah.. izz
